> >

Minta Pemda Ikut Salurkan Bansos, Mendagri Tito Sebut akan Berkunjung ke Daerah Seret Bantuan

Politik | 23 Juli 2021, 22:40 WIB
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. (Sumber: Dok. Kemendagri)

DEPOK, KOMPAS.TV - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk membantu pemerintah pusat menyalurkan bantuan sosial pada masyarakat terdampak pandemi dan PPKM berlevel.

Hal ini ia katakan dalam jumpa pers usai Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Balai Kota Depok, Jawa Barat, pada Jumat (23/7/2021).

“Saya memohon pada teman-teman kepala daerah, kita berbagi beban. Tidak hanya pemerintah pusat,” ujar Mendagri Tito.

Baca Juga: Ketua DPR Soroti soal Bansos Mandeg di Pemda: Bagaimana Mau Bangun Kepercayaan Rakyat?

Untuk itu, Mendagri meminta pemerintah daerah menggunakan APBD untuk memberikan bansos pada masyarakat.

“Saya menyampaikan bahwa bansos, meski ada dari pemerintah pusat, tapi saya juga paham sebagai mendagri bahwa daerah itu memiliki anggaran untuk bansos,” kata Tito.

Menurutnya, pemerintah daerah dapat menggunakan beberapa sumber anggaran untuk membantu meringankan beban warga terdampak PPKM.

‘Dari mata anggaran bansos sendiri, juga dari anggaran reguler rutin, dan ada anggaran belanja tidak terduga yang dapat digunakan untuk bansos,” ujarnya.

Tito pun meminta pemda segera menggunakan berbagai anggaran itu untuk bansos masyarakat yang terdampak pandemi.

“Gunakan anggaran yang ada di daerah dengan mata anggaran yang memang dapat digunakan untuk pemberian bantuan sosial. Segera belanjakan dan berikan pada masyarakat yang betul-betul memerlukan,” imbuhnya.

Baca Juga: BPUM Tahap Dua Mulai Cair dalam Tiga Gelombang, Sasar 3 Juta Pelaku Usaha Mikro

Ia juga mengatakan akan mengunjungi daerah di mana pemda tak juga menggunakan anggaran untuk bansos masyarakat.

“Saya juga akan terus turun nanti ke daerah-daerah lain yang saya anggap ada anggaran bansos, tapi realisasinya rendah,” kata Tito.

Mendagri Tito mengatakan, dirinya sengaja berkunjung ke Depok karena penanganan Covid-19 di daerah ini berpengaruh pada DKI Jakarta.

“Bekasi dan Depok ini masuk dalam daerah aglomerasi megapolitan penyangga ibu kota. Ibu kota salah satu tempat yang tinggi angka kasusnya. Dan ini bisa timbal balik dengan daerah sekitarnya, yaitu Bekasi, Depok, Tangerang,” jelas Tito.

Apalagi, kata Tito, Depok dan Bekasi termasuk penyumbang tertinggi kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Barat.

“Di Jawa Barat, kontributor kasus yang tinggi itu adalah di Depok, Bekasi Kota, Kabupaten Bekasi, dan Karawang. Ada upaya-upaya memang untuk memperkuat fasilitas kesehatan, terutama perawatan pasien dan percepatan vaksinasi,” kata Tito.

Baca Juga: Update Corona 23 Juli: Kasus Covid-19 Bertambah 49.071, Sebanyak 819 Ribu Dosis Vaksin Disuntikkan

Penulis : Ahmad Zuhad Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV


TERBARU