Pakar Wabah Beberkan Strategi Hadapi Varian Delta dan Waktu PPKM Darurat Selesai

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar wabah atau epidemiolog Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono meminta pemerintah melakukan lockdown lokal di kecamatan atau kelurahan. Ia mengatakan, strategi ini perlu untuk menghadapi varian Delta Covid-19.

“Di Pulau Jawa dan Bali, PPKM darurat ini berhadapan dengan varian baru Covid-19, varian Alpha dan varian Delta yang lebih banyak. Berhadapan dengan varian ini, kita harus melakukan lockdown di mana varian itu ada,” ujar Tri kepada Kompas TV, Jumat (16/7/2021).

Ia membeberkan, lockdown atau karantina wilayah itu dapat diberlakukan di kecamatan atau kelurahan yang tertular varian Delta saja.

Baca Juga: Sejak PPKM Darurat Diberlakukan, Jumlah Penumpang KRL Jabodetabek Turun 43%

“Jadi, kalau varian itu tersebar di kecamatan, maka lockdown di kecamatan. Kalau varian itu tersebar di kelurahan, lockdown di kelurahan. Jangan sampai varian itu keluar,” kata Tri.

Tri mengatakan, masyarakat juga perlu mengenali penularan Covid-19 karena varian Delta.

“Kalau ada klaster di rumah tangga yang tertular lebih dari 4 orang, kemungkinan besar itu varian Delta,” ungkap Tri. 

“Karena kalau varian Covid-19 yang lama, penularannya hanya pada 2 sampai 4 orang paling banyak,” imbuhnya.

Selain itu, varian Delta juga dapat menyebabkan gejala penyakit yang lebih cepat dari varian lain.

“Kemudian juga kecepatannya. Kalau varian Delta itu, kecepatannya bisa sehari atau dua hari sakit pada klaster tersebut,” kata Tri.

Harapannya, masyarakat yang bisa mengenali varian Delta dapat segera melakukan lockdown lokal sendiri.

“Kita akan membendung varian baru itu. Kalau pembendungan itu berhasil, maka perang terhadap varian baru itu berhasil,” ujar Tri.

Di sisi lain, ia juga menjelaskan kapan waktu paling tepat selesai menerapkan PPKM Darurat.

“Kapan PPKM darurat ini akan diberhentikan? Dari awal saya sudah katakan bahwa kalau kita melakukan PPKM Darurat, maka kita harus menentukan indikator yang menyebabkan PPKM itu berhenti,” tuturnya.

Baca Juga: Cara Cek Ketersediaan Oksigen dan Ajukan Obat-Obatan untuk Pasien Isoman di Wilayah Jawa Barat

Tri membeberkan praktek di negara-negara di benua Eropa. Negara-negara Eropa, kata Tri, menggunakan jumlah kasus Covid-19 sebagai indikator keberhasilan lockdown.

“Lockdown di Eropa patokannya pada jumlah kasus Covid-19. Jadi, jumlah kasusnya menurun dari puncak menjadi serendah-rendahnya. Setelah kasus rendah, tunggu sampai 2 minggu,” jelasnya.

Namun, Indonesia dapat melihat indikator lain karena tak menerapkan lockdown total.

“Kalau PPKM, menurut saya, tidak bisa begitu. Kalau PPKM Darurat ini dilakukan karena fasilitas kesehatan penuh, maka indikator utamanya adalah kapasitas pelayanan kesehatan,” ujar Tri.

Ia mencontohkan, pemerintah dapat menghentikan kebijakan PPKM Darurat, bila tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit turun ke angka 60% hingga 80%.

“Kemudian, PPKM itu harus dinilai berdasarkan indikator input atau proses masyarakat menerapkan protokol kesehatan, baik itu masker, work from home, atau kerumunan,” kata Tri.

Selain itu, pemerintah juga perlu melihat jumlah pengetesan, pelacakan kasus, dan perawatan pasien Covid-19.

Baca Juga: Solidaritas Warga Bantu Warga, Swadaya Beri Bantuan Warga Yang Isolasi Mandiri

Terakhir, angka test positivity rate juga bisa menjadi indikator keberhasilan PPKM Darurat. Positivity rate adalah persentase jumlah kasus baru Covid-19 dengan jumlah orang yang dites.

Pada Jumat ini, angka positivity rate Indonesia ada di angka 20,8% dengan 54 ribu kasus baru Covid-19. 

Sementara, WHO menetapkan, angka positivity rate yang baik berada di bawah 5% sebagai tanda pandemi telah terkendali.

Penulis : Ahmad Zuhad Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV