> >

Hindari PHK Massal, Pemerintah Disebut Tengah Merancang Aturan Soal WFH

Peristiwa | 15 Juli 2021, 00:55 WIB
Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dedy Permadi (Sumber: Dok. Kominfo)

Diketahui, sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerja.

Dalam surat edaran itu mengatur tentang upaya vaksinasi, pengadaan masker dan perlengkapan kesehatan, dan penyediaan sarana isolasi mandiri.

Sementara itu, Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Hempri Suyatna, menilai kebijakan PPKM darurat yang berkepanjangan bisa berimbas pada pengusaha dan UMKM, sehingga dampaknya terjadi PHK massal.

Baca Juga: Ganjar Koordinasi dengan Apindo, Tegakkan Aturan WFH Perusahaan saat PPKM Darurat

Menurut Hempri, pemerintah dan pihak swasta perlu bekerja sama untuk menurunkan lonjakan kasus Covid-19 serta menghadapi realitas dan risiko dampak ekonomi yang ditimbulkan.

Pemerintah diharapkan bisa mengantisipasi hal tersebut melalui kebijakan pemberian proteksi dan subsidi kepada pengusaha.

Dengan demikian, diharapkan tidak menambah jumlah pengangguran. Adapun subsidi tersebut dapat berupa keringanan pajak dan subsidi listrik.

Penulis : Nurul Fitriana Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV


TERBARU