Pelaksanaan Vaksin Berbayar Harus Hindari Praktik Permainan Mafia Alat Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Jenderal Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Abe Tanditasik meminta untuk pengawasan penyelenggaraan program vaksinasi berbayar yang dilaksanakan oleh PT Kimia Farma agar diperketat. Hal itu demi menghindari praktek mafia alat kesehatan di tengah pandemi Covid-19. 

"Jangan sampai terjadi penyelewengan vaksin yang seharusnya gratis untuk masyarakat kemudian disulap menjadi berbayar. Jangan lagi-lagi menjadi permainan mafia alkes dengan oknum penyelenggara negara," kata Abe dalam keterangan tertulis yang diterima KompasTV, Senin (12/7/2021). 

Baca Juga: Fadli Zon: Semoga Bukan Vaksin Hibah yang Diperjualbelikan Kimia Farma

Ia menyatakan, pihaknya mendukung program vaksin gotong royong. Sebab, sudah sewajarnya bila yang berkehidupan lebih dari cukup menginginkan privasi dan sanggup membayar mahal. 

"Namun, harga yang dibayarkan itu juga harus lebih besar sebagai penerimaan negara dan diaudit," ujarnya. 

Ia menyebut, pelaksanaan PPKM Darurat yang dilakukan oleh Pemerintah perlu sedikit evaluasi. Secara umum ketegasan petugas lapangan sudah sangat baik, walaupun terjadi beberapa insiden seperti di Kalideres Jakarta dan Bulak Banteng Surabaya. 

"Insiden Kalideres adalah salah satu contoh bahwa petugas harus dilengkapi protap khusus untuk menyaring dan meloloskan sektor-sektor profesi yang diperbolehkan melintas sesuai dengan instruksi Mendagri," kata dia. 

Selain itu, banyak penderita Covid-19 yang tidak terselamatkan karena tidak tersedianya oksigen. Khususnya pasien kritis yang terpaksa melakukan isolasi mandiri. 

"Jangan sampai lagi terjadi kelangkaan dan harga yang tak terjangkau," katanya. 

Ia menambahkan, pemerintah juga harus memerhatikan nasib dari puluhan juta masyarakat yang bergantung dari penghasilan harian. 

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV