> >

BEM KM Unnes Kritik Wapres Ma ruf The King of Silent hingga Puan Maharani The Queen of Ghosting

Politik | 7 Juli 2021, 20:57 WIB
Tangkapan unggahan aksi digital BEM KM Unnes yang mengkritik Wapres Maruf Amin dan Ketua DPR Puan Maharani (Sumber: Twitter BEM KM Unnes )    

JAKARTA, KOMPAS.TV – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengkritik Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf Amin dan Ketua DPR Puan Maharani dalam aksi digital.

Melalui akun media sosial resminya, BEM KM Unnes mengunggah gambar Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf Amin dan Puan Maharani.

Dalam gambar yang diunggah di Twitter, BEM KM Unnes menyebut Wapres Ma’ruf Amin sebagai The King of Silent.

Baca Juga: BEM UMY Soal Respons Jokowi Tanggapi Kritik BEM UI: The King of Pura-Pura Tidak Paham?

Kemudian Puan Maharani sebagai The Queen of Ghosting dan  Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service, yang sebelumnya telah dijuluki lebih dulu oleh BEM UI dalam aksi digital.

BEM KM Unnes menilai, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, Wapres Ma’ruf Amin terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas.

"Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardhu Kifayah melaksanakan vaksinasi Covid-19," tulis akun Instagram BEM KM Unnes.

Wapres Ma’ruf Amin justru menihilkan eksistensi dirinya di muka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang, dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khususnya di masa pandemi.

Baca Juga: Wapres Minta Mathla’ul Anwar Siapkan SDM Berkualitas dan Berintegritas

“Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden, pada masa pandemi harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden,” tulis BEM KM Unnes melalui akun Twitter resminya, Rabu (7/7/2021).

Lebih lanjut, BEM KM Unnes menyatakan Puan Maharani seharusnya memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi di periode ini, khususnya terkait pandemi Covid-19.

Justru, semua pengesahan itu tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law, dan lainnya).

Baca Juga: Ketua DPR Minta Kapal Milik TNI AL "Disulap" Menjadi RS Darurat Covid-19

Lalu, tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya.

Adapun unggahan gambar berjudul “Indonesian Political Troll” di akun Twitter  BEM KM Unnes mendapat tanggapan suka sebanyak 417 netizen dan sudah 250 kali di-retweet.

Sementara unggahan serupa di akun Instagam sudah hilang. Sebelum lenyap Kompas.com sempat mencatat unggahan tersebut disukai hampir 6.000 akun Instagram dan 450 komentar.

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV


TERBARU