Pelanggar Aturan PPKM Darurat Bisa Kena Pidana seperti yang Disangkakan ke Rizieq Shihab

Sejumlah sanksi dan aturan dalam PPKM Darurat juga dijelaskan dalam Instruksi Menteri dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  Darurat Covid-19  Di Wilayah Jawa Dan Bali.

Dalam poin kesepuluh huruf a, Inmendagri 15/2021 disebutkan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang tidak melaksanakan ketentuan dalam PPKM maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kalli berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Baca Juga: Polri Sebar 407 Titik Pembatasan di Jawa dan Bali guna Kendalikan Mobilitas Selama PPKM Darurat

Poin kesepuluh huruf b, Inmendagri 15/2021 menjelaskan untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, Transportasi Umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Poin kesepuluh huruf c, Inmendagri 15/2021 menjelaskan setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

3) peraturan daerah, peraturan kepala daerah;

4) ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV