PDIP Bantah Instruksikan Anggota Fraksi Pasang Baliho Puan Maharani di Setiap Kota

Persyaratan tersebut di antaranya, pemasangan baliho tidak boleh melanggar aturan masing-masing pemerintah daerah setempat dan memerhatikan aspek estetika, serta belum dilarang mencantumkan tulisan Puan sebagai Capres ataupun Cawapres. 

"Karena hal tersebut (capres atau cawapres) belum diputuskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, dan menjadi wewenang penuh Bu Mega untuk memutuskan pada waktu yang dianggap tepat sesuai dengan wewenang dan hak prerogatif Bu Mega sesuai ketentuan AD/ART Partai," kata dia. 

Baca Juga: Baliho Puan Maharani Mejeng di Jawa Timur, Ini Penjelasan PDIP

Ia menyatakan, arahan tersebut tidak bersifat wajib karena Ketua Fraksi PDIP Utut dalam pengarahannya mengatakan, yang tidak ingin memasang baliho dengan foto Ketua DPR RI juga tidak ada pemaksaan sama sekali. 

"Jadi arahan untuk pemasangan baliho tersebut bersifat hanya suka rela saja," kata Ahmad. 

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV