Dipanggil DPR, Menhan Prabowo Jelaskan Anggaran Modernisasi Alutsista yang Capai 1.700 Triliun

Di kesempatan berbeda, Juru Bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahniel Anzar ada beberapa formulasi yang ditawarkan oleh Kemenhan dalam memodernisasi alutsista dalam negeri.

Skema pendanaan dari pinjaman luar negeri yang menjadi pembicaraan merupakan salah satu dari skema pendanaan dari pinjaman luar negeri.

Menurut Dahnil, Kemenhan telah membuat formulasi dan skema pendanaan dalam mewujudkan modernisasi alutsista.

Jangka waktunya juga bukan sebatas dua hingga tiga tahun, melainkan lima hingga 25 tahun ke depan.

Dorongan tersebut merupakan perintah Presiden Jokowi kepada Menhan Prabowo Subianto agar membuat rencana strategis pertahanan dalam lima tahun ke depan hingga 25 tahun ke depan.

Baca Juga: Anggaran 1.750 T untuk Alutsista, Wamenhan: Masih Dibahas

“Jadi ada skema-skemanya, misal yang alokasi anggarannya sekitar 124 miliar USD, untuk 25 tahun. Adalagi 50 persen dari 124 USD. Itu didesain lima renstra sepanjang waktu 25 tahun, kemudian dibelanjakan fokus di renstra pertama, sehingga pada tahun 2025 kita bisa memperoleh Alpalhankam yang ideal,” ujar Dahnil saat dihubungi Kompas TV. 

Seperti diketahui, Kementerian Pertahanan kini tengah menjadi sorotan menyusul munculnya rencana memodernisasi alutsista TNI secara maraton.

Rencana pembelian alutsista tertuang dalam Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).

Baca Juga: Anggaran Moderninsasi Alutsista Naik 10 Kali Lipat, Pemerintah Diminta Transparan

Dalam memenuhi kebutuhan modernisasi alutsista tersebut, pemerintah membutuhkan dana sebesar 124.995.000.000 dollar AS. Jumlah ini setara Rp 1,7 kuadriliun.

Namun, nominal tersebut telah dibantah oleh Direktur Jenderal Strategis Kemenhan Rodon Pedrason.

"Jumlah anggaran untuk alutsista itu rahasia negara, tetapi angka yang disebutkan Rp 1,750 kuadriliun itu bukan itu," kata Rodon, dikutip dari Kompas.id, Minggu (30/5/2021).

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Rancangan Perpres tersebut menyebutkan bahwa pemenuhan rencana kebutuhan pengadaan Alpalhankam bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui utang asing.

Baca Juga: Debat Connie Bakrie dan Komisi I DPR Soal Rencana Borong Alutsista Rp 1.750 Triliun dalam 2,5 Tahun

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV