DPR Anggap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Pemda dan Situasi Daerahnya
Sosial | 22 Mei 2021, 17:55 WIBBaca Juga: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Tunda Pembelajaran Tatap Muka Selama Dua Pekan
“Bisa jadi nanti ada daerah yang bersebelahan, tetapi yang satu dibuka yang satu tidak. Apakah daerah itu kemudian mau melokalisir hanya kecamatan tertentu saja, sangat diserahkan kepada daerah," sebut politisi PKS itu.
Tidak hanya Pemda, kata Ledia, keputusan final pun ada di tangan para orang tua. Ketika mereka menganggap pembukaan sekolah terlalu berisiko buat anaknya, karena memikirkan kondisi kesehatan anak, maka dibenarkan si anak untuk tidak sekolah.
“Sehingga sekolah tidak boleh mengatakan bahwa anak itu bolos. Tapi harus disediakan fasilitas untuk hibrid juga. Jadi yang online dan offline secara bersamaan, mereka harus menyiapkan sistemnya," ungkap Ledia.
Akan tetapi, lanjutnya, di sanalah letak kerumitan tersendiri buat sekolah. Harus mempersiapkan dua metode sekaligus.
Meskipun ia sendiri tak menampik bahwa kemudian ada relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Baca Juga: Bahaya Mutasi Covid-19 pada Anak dan Remaja, IDAI Peringatkan Waspada Sekolah Tatap Muka
Penulis : Hedi Basri Editor : Hariyanto-Kurniawan
Sumber : Kompas TV