Soal Mudik Dilarang, Kasatgas Covid-19: Tidak Boleh Ada Pejabat yang Berbeda dari Narasi Pusat

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan tidak boleh ada pejabat daerah yang berbeda narasi soal pelarangan mudik dengan pemerintah pusat. Komando terkait mudik 2021 hanya ada satu komando dari Presiden Joko Widodo.

“Keputusan dilarang mudik ini mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal, tidak boleh ada pejabat manapun yang berbeda narasinya dari narasi pusat,” tegas Doni Monardo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/5/2021).

“Ini adalah keputusan politik negara, kepala negara adalah bapak Presiden Jokowi, mohon sekali lagi, seluruh komponen bangsa untuk betul-betul mengikuti arahan ini,” lanjut Doni Monardo.

Baca Juga: Mumpung Mutasi Virus dari India dan Afrika Selatan Masih Sedikit, Menkes Ajak Segera Vaksinasi

Doni Monardo dalam penjelasannya mengatakan, keputusan pelarangan mudik tahun ini dilalui dengan berbagai macam pertimbangan.

“Bapak presiden sudah beberapa kali menegaskan tentang ketentuan mudik yaitu dilarang mudik,” ujar Doni.

“Dan keputusan ini diambil setelah melalui berbagai macam pertimbangan setelah mendapatkan begitu banyak masukan, dan juga data-data yang dikumpulkan selama 1 tahun terakhir,” tambahnya.

Doni menegaskan pemerintah tidak ingin terlambat memberikan pengumuman seperti halnya yang terjadi tahun 2020. Dimana akibatnya, terjadi peningkatan kasus aktif Covid-19 hingga 93 persen yang diikuti naiknya angka kematian.

Baca Juga: Menkes Sebut Mutasi Virus Corona dari India dan Afrika Selatan Sudah Masuk Indonesia

“Setelah Bapak Presiden umumkan larangan mudik ini, masih tetap ada 7% yang nekat akan kembali mudik,” tuturnya.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV