KRI Nanggala 402 Tenggelam, Jokowi Didesak Evaluasi Anggaran Kementerian Prabowo yang Terus Naik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi kinerja Menhan Prabowo Subianto terkait insiden tenggelam KRI Nanggala 402.

Seperti diketahui, Mabes TNI mengungkapkan kapal selam KRI Nanggala 402 berstatus subsunk atau telah tenggelam di perairan laut Utara Bali pada Sabtu (24/4/2021).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut kapal selam itu terbelah 3 karena tekanan air laut. Seluruh awak kapal selam KRI Nanggala 402 gugur di perairan Bali.

Baca Juga: Presiden Jokowi Berikan Kenaikan Satu Tingkat Bagi 53 Prajurit TNI AL dan Kabinda Papua yang Gugur

Terkait insiden itu, Arjuna menyoroti anggaran Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto yang terus naik dari tahun ke tahun.

“Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 adalah berita duka bagi bangsa Indonesia. Namun ini bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus naik. Seharusnya tidak terjadi. Untuk itu, Presiden perlu evaluasi kinerja Menhan,” ujar Arjuna dalam keterangan resmi, Senin (26/4/2021).

Penelusuran Kompas TV menemukan, pernyataan itu benar adanya. Buku II Nota Keuangan beserta APBN TA 2021 Kemenkeu menyebut anggaran Kemenhan pada 2019 mencapai Rp115,4 triliun.

Lalu, anggaran Kemenhan mencapai Rp117,95 triliun pada 2020. Anggaran Kemenhan ini menjadi salah satu yang terbesar di antara kementerian lain, bersama Kementerian PUPR dan Polri.

“Penguatan tersebut antara lain disebabkan pemeliharaan dan perawatan alutsista di TNI AD dan TNI AL,” tulis pihak Kemenkeu.

Terbaru, Kemenhan mendapat peningkatan anggaran sangat besar menjadi Rp137,18 triliun pada 2021.

Baca Juga: Prabowo Bongkar Dilema Antara Modernisasi Alutsista dan Pembangunan Kesejahteraan

Kemenkeu mengungkapkan, anggaran besar Kemenhan ini berguna untuk melaksanakan 4 fungsi pertahanan. Pengadaan, modernisasi, pemeliharaan, dan perawatan alutsista adalah salah satunya.

“Pengadaan kapal patroli cepat, peningkatan pesawat udara matra laut, serta pemeliharaan dan perawatan alutsista dan komponen pendukung alutsista pada TNI AL,” demikain tertulis dalam Buku II Nota Keuangan 2021 itu.

Arjuna juga menyoroti ada ketimpangan besaran anggaran antar matra TNI. Pada APBN 2020 TNI AD mendapat anggaran tertinggi Rp55,92 miliar dengan alokasi alutsista sebesar Rp4,5 miliar.

Sementara, TNI AL dan TNI AU berada jauh di bawah anggaran itu. TNI AL memiliki anggaran Rp22,08 miliar dengan alokasi alutsista Rp4,1 miliar.

Kemudian, TNI AU memperoleh anggaran Rp15,5 miliar dengan alokasi alutsista Rp2,1 miliar.

Menurut Arjuna, Angkatan Laut belum mendapat anggaran yang optimal. Hal ini tak sesuai dengan visi Presiden Jokowi.

Baca Juga: KRI Nanggala 402 Hilang, Prabowo dan Ryamizard Pernah Keluhkan Armada Kapal Selam Indonesia

“TNI Angkatan Laut kita belum mendapatkan porsi anggaran yang cukup. Belum mendapat perhatian yang optimal. Padahal visi pertahanan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia,” ujar Arjuna.

Ia juga mempermasalahkan serapan anggaran Kemenhan yang di bawah standar. Padahal, Kemenhan adalah salah satu kementerian dengan anggaran terbesar.

“Di tahun 2019, ada Rp19 triliun anggaran Kemenhan tidak terserap. Artinya, ada gap antara perencanaan dan eksekusinya. Sangat disayangkan, punya ide besar, tapi eksekusi kerjanya nol besar,” tegas Arjuna.

Penulis : Ahmad Zuhad Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV