Anggota DPR Sebut BPOM Sudah Main Politik Cari Dukungan hingga Ingkar Janji soal Vaksin Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanual Melkiades Laka Lena menyebut bahwa tidak ada muatan politik atas dukungan sejumlah legislator terhadap vaksin Nusantara.

Dia lantas menuding bahwa Badan Pengawa Obat dan Makanan (BPOM) justru yang bermain politik.

Menurut Emanual, BPOM saat ini sudah meluncurkan aksi politik dan meminta dukungan pada sejumlah pihak terkait hal tersebut.

Baca Juga: Anggota DPR Tuding Kepala BPOM Dramatisasi Hasil Kajian Vaksin Nusantara

"Jadi sekarang BPOM sudah main-main politik juga. Jadi mereka yang bilang kita main politik, mereka main-main politik. DPR itu lembaga politik kita punya keputusan politik," katanya.

Selain itu, menurutnya, BPOM juga dianggap telah mengingkari kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Di mana setelah adanya perbaikan dari peneliti Vaksin Nusantara, maka izin akan diberikan seminggu kemudian.

Melki pun menganggap penolakan uji klinis fase kedua oleh BPOM aneh karena para peneliti Vaksin Nusantara sudah melakukan perbaikan.

"Itu seminggu kemudian dengan perbaikan yang dilakukan untuk memenuhi kaidah rekomendasikan BPOM, mestinya sudah bisa diberikan izin uji klinis tahap 2 terhadap vaksin Nusantara," katanya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh politik, seperti Aburizal Bakrie dan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah menjadi relawan vaksin Nusantara.

Terbaru, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mendukung pengembangan Vaksin Nusantara dan siap menjadi relawan untuk disuntik vaksin yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bersama tim tersebut.

"Sejumlah pihak memang masih meragukan Vaksin Nusantara. Tapi saya justru mendukung Vaksin Nusantara yang dikembangkan dr Terawan ini,” kata Dedi.

Baca Juga: Polemik Uji Klinis Vaksin Nusantara, Melki Laka Nilai BPOM Berpolitik

Alasan BPOM

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan, penilaian BPOM terhadap Vaksin Nusantara sudah sesuai standar yang berlaku dalam pengembangan vaksin yaitu aspek Good Laboratory Practice (GLP) dan Good Manufacturing Practice (GMP).

Tim peneliti dari Vaksin Nusantara pun harus memperbaiki uji klinik fase I yang telah disampaikan BPOM apabila ingin melanjutkan uji klinik fase II.

"Vaksin dendritik ini belum bisa dilanjutkan ke fase II, sudah clear kan, karena ada temuan-temuan correction action, preventive action. Koreksi-koreksi yang diberikan oleh Badan POM itu harus ada perbaikan dulu kalau mau lanjut ke fase II," papar Penny dalam konferensi pers virtual, Jumat (16/4/2021).

Ditanya terkait konsekuensi kesehatan dan hukum apabila penelitian Vaksin Nusantara tetap dilanjutkan tanpa izin BPOM, Penny pun enggan mengomentarinya.

"Saya tidak mau komentari ya karena vaksin dendritik atau dikomersilkan dengan nama Vaksin Nusantara itu sudah beralih sekarang. Saya sudah tidak mau komentari lagi," jawab dia.

Saat ini, ungkap Penny, apapun kegiatan yang dilakukan terkait Vaksin Nusantara bukan merupakan kewenangan BPOM.

"Tentunya apa yang sekarang terjadi itu di luar Badan POM dan bukan kami untuk menilai itu," ujar dia.

Baca Juga: Peneliti Vaksin Nusantara Beberkan Syarat Ikut Uji Klinisnya - ROSI

Dukungan untuk BPOM

Sementara dukungan kepada BPOM salah satunya datang dari mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas. Dia membantah tudingan bahwa BPOM menjadi sponsor dalam gerakan mendukung lembaga tersebut.

"Saya pikir itu tafsiran yang salah. Kami tidak minta izin siapapun," kata Erry.

Erry mengatakan, inisatif mendukung BPOM muncul dari sebuah diskusi di grup percakapan WhatsApp. Kelompok gerakan mendukung BPOM itu dinamakan Gerakan Sejuta Tes Antigen.

"Awalnya dari situ dan masing-masing menghubungi teman masing-masing dan berkumpul lah kami 100 orang. Sesederhana itu kepedulian kami sebagai warga yang waras," ujar Erry.

Menurut Erry, kelompok gerakan ingin mendukung integritas keilmuan dalam proses persetujuan atau uji klinik obat atau vaksin yang dituangkan dalam prosedur BPOM.

Baca Juga: Uji Klinis Jadi Masalah, Vaksin Nusantara Tuai Pro dan Kontra

Penulis : Fadhilah Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV