Asosiasi Arsitek Kritisi Istana Negara Ibu Kota Baru, Dianggap Pemborosan dan Tak Ramah Lingkungan
Sosial | 29 Maret 2021, 19:52 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah hendak mendirikan Istana Negara atau kantor kepresidenan RI untuk ibu kota baru Indonesia di Kecamatan Sepaku, Kalimantan. Namun, pembangunan ini menuai kritik dari lima asosiasi arsitek dan perancang.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengumumkan, pemerintah telah menentukan titik nol ibu kota baru sebagai lokasi istana negara.
Hal itu ia ungkapkan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR, Rabu (17/3/2021). Suharso menyebut, peletakan batu pertama atau ground breaking Istana Negara di ibu kota baru akan berjalan pada tahun 2021.
Baca Juga: Kritik Soal Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim, PAN: Masih Pandemi Corona, Seharusnya Tak Mendesak
"Kalau semua rancangan yang di master plan yang disusun dan detail plan yang sudah disiapkan kita optimistis, mudah-mudahan Istana Presiden bisa groundbreaking pada tahun ini," ujar Suharso dikutip dari Kompas.com.
Namun, kritik datang dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Green Building Council Indonesia (GBCI), Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI), Ikatan Arsitek Landskap Indonesia (IALI), dan Ikatan Ahli Perancangan Wilayah dan Kota (IAP).
Lima asosiasi itu mengkritik salah satu rancangan Istana Negara berbentuk burung Garuda. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) I Ketut Rana Wiarcha menyebut, rancangan itu tidak menunjukkan kemajuan bangsa Indonesia.
"Sangat tidak mencerminkan kemajuan peradaban bangsa, terutama di era digital, dan era bangunan emisi rendah dan pasca-Covid-19 (new normal)," kata Rana dalam keterangan tertulis, Minggu (28/3/2021).
Rana menilai, bangunan Istana Negara yang baru mestinya mencerminkan kemajuan peradaban budaya dan ekonomi. Pembangunan itu juga mesti ramah lingkungan dalam rangka berkontribusi untuk dunia.
"Bangunan gedung Istana Negara seharusnya menjadi contoh bangunan yang secara teknis sudah mencirikan prinsip pembangunan rendah karbon dan cerdas sejak perancangan, konstruksi, hingga pemeliharaan gedungnya," jelas Rana.
Baca Juga: Indonesia Peringkat 10 Besar Dunia untuk Vaksinasi Corona Terbanyak
Pembangunan rendah karbon termasuk dalam pembangunan yang mempertimbangkan lingkungan hidup.
Penulis : Ahmad Zuhad Editor : Hariyanto-Kurniawan
Sumber : Kompas TV