Kubu Moeldoko Sebut Paham Radikal Tumbuh Subur saat SBY jadi Presiden, Bagaimana Penjelasan Ahli?

KOMPAS.TV - Juru bicara kubu Moeldoko mengatakan, paham radikal tumbuh subur saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden RI. Pernyataan ini muncul sebagai jawaban atas pernyataan bawahan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Semasa SBY menjadi Presiden, kita akui bahwa paham radikal tumbuh subur dan seakan akan mendapat tempat di Indonesia. Efek negatifnya kita rasakan sekarang, di mana intoleran berkembang, penyebaran hoax merajalela dan tuduhan-tuduhan dan fitnah menjadi halal dan mudah sekali memutar balikkan fakta. Yang kasihan adalah masyarakat luas yang disuguhi informasi yang menyesatkan," kata Muhammad Rahmad, juru bicara kubu Moeldoko kepada wartawan, Senin (29/3/2021).

Baca Juga: Kapolri: Pelaku Bom Bunuh Diri Makassar Afiliasi Bom Gereja Katedral Filipina

Ia mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan sejumlah organisasi radikal. Meski begitu, Rahmad memperingatkan bahaya memberi ruang pada paham radikal masuk ke Parlemen.

“Ketika organisasi-organisasi radikal itu dibubarkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi, kami mendeteksi bahwa mereka mencari tempat berlindung di antara ke dalam Partai Demokrat. Setidaknya, kelompok radikal itu merasa nyaman dengan Partai Demokrat. Apalagi jika dikasih ruang untuk masuk ke dalam legislatif, maka itu akan membahayakan masa depan Indonesia," ujar Rahmad.

Mantan Ketua HTI Bangka Belitung, Ayik Heriansyah, pernah mengatakan hal serupa dalam acara Seruput Kopi di Kanal Youtube Cokro TV, Sabtu (27/3/2021). 

Baca Juga: Kapolri: Pelaku Bom Bunuh Diri Makassar Afiliasi Bom Gereja Katedral Filipina

“[HTI] berlepas tangan terhadap Pemerintahan SBY. Cuma sepertinya saat itu SBY masih ragu-ragu untuk menindak HTI. Sehingga HTI di bawah SBY ini sebagaimana kita tahu, bahwa SBY ini sepertinya tidak akan membubarkan mereka,” kata Ayik.

Hal serupa juga dimanfaatkan Front Pembela Islam (FPI).

“Mereka [HTI dan FPI] memanfaatkan peluang politik dan kebebasan berekspresi selama 10 tahun itu dengan menginfiltrasi segala lini, baik BUMN maupun swasta,” ujarnya.

Penulis : Ahmad Zuhad Editor : Eddward-S-Kennedy

Sumber : Kompas TV