Wakil Presiden Ma ruf Amin Minta MUI Jadi Mitra Pemerintah untuk Mendukung Pembangunan Nasional
Peristiwa | 24 Desember 2020, 23:49 WIBJAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan Majelis Ulana Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang berperan sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah.
Dalam menjalankan peran tersebut, menurut Ma’ruf, MUI harus mampu melayani umat serta menjadi mitra pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan nasional.
Hal ini diperlukan semata-meta demi menyejahterakan rakyat dan menjaga prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan umat Islam.
Baca Juga: Presiden Jokowi Bertemu Empat Mata dengan Wapres Ma'ruf Amin: Isyarat Reshuffle?
Karenanya, dia pun berharap MUI dapat menjadikan kedua peran ini sebagai platform dalam setiap gerakan yang dilakukan.
Demikian hal ini disampaikannya pada acara Pengukuhan Dewan Pimpinan MUI Masa Khidmah 2020–2025, Kamis (24/12).
“Platform ini harus dilaksanakan secara konsekuen oleh Pengurus MUI baik di pusat maupun daerah dari masa ke masa,” kata Ma’ruf Amin melalui keterangan resminya pada Kamis (24/12/2020), seperti dikutip dari Kontan.co.id.
Menurut Ma’ruf, sebagian besar yang dilakukan oleh MUI merupakan bagian dari pelaksanaan undang-undang seperti jaminan produk halal, ekonomi syariah dan sebagainya.
Baca Juga: Juru Bicara Wapres Beri Klarifikasi Terkait Rencana Pertemuan Ma'ruf Amin dan Rizieq Shihab
Dalam bermitra, kata Ma’ruf, MUI telah menerbitkan fatwa-fatwa yang diminta oleh pemerintah seperti penanganan wabah Covid-19. Termasuk masalah kehalalan vaksin, fatwa tentang lingkungan hidup, dan lainnya.
Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Ma’ruf mengingatkan agar dalam memberikan pelayanannya baik kepada umat maupun mitra pemerintah, MUI harus berpedoman pada tiga hal penting.
Itu antara lain menjaga agama, umat dan negara (Alhimaayaat), memberdayakan umat (Wattaqwiyaat), dan menyatukan umat (Wattauhidaat),” ujar Ma’ruf.
Menurut Ma’ruf, ketiga hal tersebut diperlukan untuk mewujudkan tanggung jawab MUI dalam hal pelayanan, baik masalah keagamaan (Diniyyah), keumatan (Umatiyyah) maupun kebangsaan dan kenegaraan (Wathaniyyah).
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Terbuka Untuk Bertemu dengan Rizieq Shihab
Selain itu, Ma’ruf Amin meminta MUI berperan sebagai payung besar untuk mengkoordinasikan semua gerakan yang mengatasnamakan umat Islam di Indonesia.
Pasalnya, MUI merupakan organisasi Islam dengan latar belakang yang berbeda.
Karenanya, pengurus MUI harus membangun kesepahaman mengenai visi, misi, orientasi, dan pedomannya, serta memiliki kekompakan dalam menetapkan setiap langkah yang diambilnya.
“Sebagai contoh, MUI selama ini sudah berhasil membuat keputusan-keputusan fatwa yang bulat, tanpa ada pendapat yang berbeda (dissenting opinion),” ujar Ma’ruf.
Baca Juga: Isu Normalisasi Hubungan Indonesia-Israel, MUI: Kemerdekaan Palestina Harus Diperjuangkan!
“Begitu juga dalam berbagai keputusan yang lain. Saya berharap ke depan hal seperti ini harus terus dipertahankan.”
Ma’ruf pun menegaskan, salah satu keputusan yang harus menjadi landasan berfikir dan bergerak bagi MUI adalah adanya kesamaan cara berpikir dan bertindak, sekalipun ada perbedaan.
Menurutnya, hal-hal yang diperselisihkan harus ditoleransi, tidak boleh ada sikap ego kelompok atau fanatisme kelompok. Namun, hal-hal yang bersifat penyimpangan tidak boleh ditoleransi.
Tak lupa, Ma’ruf Amin juga mengucapkan selamat kepada pimpinan dan pengurus MUI masa Khidmah 2020-2025.
Baca Juga: Takut Salah-Salah, Menag Yaqut Pilih Baca Naskah Sambutan di Acara MUI
Dia berharap visi dan prinsip-prinsip dasar MUI dapat segera dirumuskan oleh Dewan Pertimbangan untuk menjadi pedoman pelaksanaan bagi Pengurus Harian MUI baik di pusat maupun daerah.
Penulis : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV