Negara-Negara di Dunia Mulai Buat Prioritas Vaksin Corona, Siapa Pertama Disuntik?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Vaksin virus corona (Covid-19) hampir tersedia. Ini setelah dua perusahaan farmasi pengembang vaksin corona, Moderna dan Pfizer, mengumumkan tingkat efektivitas vaksin mereka sekitar 95 persen.

Hasil ini tentu menjadikan harapan baru untuk mengakhiri pandemi virus corona semakin kuat. Lantas siapa pihak pertama yang mendapat suntikan vaksin terlebih dulu?

Pasalnya, vaksin yang tersedia pada fase awal ini jumlahnya terbatas, yaitu sekitar jutaan dosis. Sementara penduduk Bumi mencapai miliaran orang.

Baca Juga: Jokowi Dorong Akses Vaksin Covid-19 untuk Semua Negara

Daftar Prioritas Penerima Vaksin

Mengutip Kompas.com, Kementerian Kesehatan di seluruh dunia kini baru saja mulai membuat daftar prioritas para penerima vaksin. Langkah ini disebut lebih sulit dari yang dibayangkan.

Setiap negara perlu menentukan bagaimana menyeimbangkan antara menyelamatkan nyawa orang yang rentan atau menghentikan penyebaran virus di antara para pekerja di sektor penting.

Melansir Washington Post via Kompas.com, Sabtu (21/11/2020), data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa ada satu pasien yang meninggal akibat virus corona setiap 17 detik di Eropa.

Di Perancis, badan penasihat ilmah telah menandai orang-orang berdasarkan usia dan pekerjaan yang membuat mereka rentan sebagai prioritas tinggi.

Pejabat mungkin harus memilih antara pengemudi taksi berusia 26 tahun yang berbagi ruang terbatas dengan penumpangnya sepanjang hari atau investor berusia 69 tahun yang bekerja jarak jauh, tetapi memiliki usia yang rentan.

Baca Juga: Sri Mulyani: Tidak Akan Ada Pemulihan Ekonomi Sampai Seluruh Negara Mendapatkan Vaksin

Kelompok Paling Berotensi Terinfeksi

Beberapa negara menargetkan kelompok dengan potensi terbesar untuk menyebarkan virus sebagai pihak pertama penerima vaksin.

Sejumlah negara lain juga setuju bahwa prioritas pertama adalah pekerja medis garis depan, selain petugas ambulans.

Namun, kategori petugas kesehatan ini pun dilematis. Layanan Kesehatan Nasional (NHS) Inggris, misalnya, mempekerjakan 1,4 juta orang dan tidak semuanya berinteraksi dengan pasien.

Antrean selanjutnya, menurut sejumlah gugus tugas, haruslah orang-orang dengan usia lanjut yang memiliki risiko terbesar komplikasi akibat Covid-19 dan berujung kematian.

Di Jepang, pemerintah bertujuan untuk mendistribusikan vaksin sesuai dengan risiko medis dengan para lansia berada di garis depan.

Di Eropa, petugas kesehatan tampaknya cenderung untuk memberikan vaksin bagi penghuni dan pengasuh di panti jompo.

Sebab, panti jompo menjadi tempat dengan jumlah korban terbesar, seperti yang terjadi di Belgia, Inggris, dan Spanyol.

Baca Juga: Presiden Jokowi Siap Jadi Orang Pertama yang Disuntik Vaksin Corona

Akses Vaksin Harus Transparan

Para ahli juga mengingatkan agar keputusan prioritas vaksin harus dikeluarkan secara transparan. Yaitu berdasarkan pada kriteria yang diterima oleh masyarakat, bukan hanya pejabat atau politisi.

Komisi vaksin Jerman mengatakan akan memberikan peringkat yang didukung penelitian dengan rincian lebih lanjut tentang siapa yang akan diberi akses vaksin awal.

"Dengan alasan berbasis bukti, kami akan membuatnya transparan mengapa peringkat prioritas ditetapkan ke kelompok tertentu," kata komisi itu.

Di Perancis, publik secara aktif diajak berkonsultasi tentang prioritas penerima vaksin.

Sementara seorang petinggi Partai Buruh meminta pemerintah untuk memberikan prioritas kepada orang yang rentan, tunawisma, dan penghuni tempat penampungan malam.

Ekonom kesehatan di University of Oxford Philip Clarke mengatkan, urgensi daftar prioritas akan bergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan vaksin tersedia secara luas.

"Artinya, jika setiap orang memiliki akses selama beberapa minggu, mungkin tidak masalah siapa yang mengambil vaksin pertama atau terakhir," kata dia.

"Tetapi jika vaksin diluncurkan perlahan, selama berbulan-bulan, mungkin sangat penting siapa yang pergi lebih dulu atau terakhir," tambahnya.

Baca Juga: Ini Kata Guru Besar FK UI Terkait Maju Mandurnya Vaksinasi Corona

China Prioritas Warga ke Luar Negeri

China memiliki pertimbangan berbeda soal kelompok prioritas penerima vaksin, karena risiko utamanya merupakan kasus impor.

China telah menempatkan warga negara dengan rencana perjalanan ke luar negeri di antara kelompok-kelompok yang diprioritaskan untuk penggunaan vaksin darurat.

Selain mencegah warganya membawa virus pulang, tindakan ini juga mengurangi risiko warga negara China menjadi pembawa virus di luar negeri.

Jadi, kelompok pertama yang mendapatkan akses di China adalah diplomat, pekerja di perusahaan milik negara, dan karyawan pembuat vaksin.

Baca Juga: Soal Vaksin Corona, Pemerintah Diminta Terus Kembangkan Vaksin Merah Putih

Di Indonesia

Vaksin corona yang akan disuntikkan memang belum tiba di Indonesia. Tetapi, pemerintah tampaknya tidak ingin membuang waktu menyiapkan diri.

Belum lama ini pemerintah menggelar simulasi pemberian vaksin corona atau Covid-19 di Puskesmas Harapan Keluarga, Bogor, Jawa Barat, pada 18 November 2020.

Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung ke lokasi.

Vaksinasi massal corona Indonesia paling cepat baru bisa dilakukan tahun 2021, setelah mengantongi izin dari BPOM.

Vaksin corona akan diberikan kepada 107 juta warga dengan dua skema, yakni gratis lewat program pemerintah untuk sekitar 32 juta orang dan berbayar atau mandiri untuk 75 juta lainnya.

Presiden Jokowi juga telah mengantongi kelompok masyarakat yang akan diprioritaskan mendapat suntik vaksin pertama kali.

Pertama, para tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat. Kemudian, anggota TNI dan Polri juga didahulukan.

Selanjutnya pelayan publik, ASN di tempat-tempat yang menyangkut pelayanan pada masyarakat juga diprioritaskan.

"Selain itu, guru juga sama didahulukan. Kita sudah punya list kok, siapa-siapa yang disuntik dan di lokasi mana," jelas Jokowi.

Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Dimulai Akhir 2020 atau Awal 2021, Jokowi: Kaidah Ilmiah Wajib Diikuti

 

Penulis : fadhilah

Sumber : Kompas TV