> >

Tidak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Begini Alasan Satgas

Update corona | 22 Oktober 2020, 21:44 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito (Sumber: Screen Capture Sekretariat Presiden)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Jika nanti sudah tersedia vaksin Covid-19, apakah semua vaksin digratiskan untuk masyarakat?

Jawabannya, menurut juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, tak semua vaksin Covid-19 digratiskan untuk masyarakat. 

Baca Juga: Surati Menkes Terawan, IDI Minta Agar Tidak Tergesa-gesa Dalam Proses Vaksinasi

Alasannya, pengadaan vaksin membutuhkan proses dan sumber daya yang sangat besar. 

"Jadi Covid-19 adalah suatu bentuk penyakit menular baru, sehingga riset untuk mengenali karakteristik penyakit ini masih terus dilakukan dan berjalan," ujar Wiku dalam keterangan persnya di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (22/10/2020). 

Wiku mengatakan, untuk itulah, penetapan subsidi vaksin belum bisa dilakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
 
Pemerintah akan memberikan vaksin gratis kepada kalangan masyarakat tertentu. 

Pertimbangan subsidi diberikan kepada kelompok prioritas yang paling berisiko tertular maupun kepemilikan peran strategis di masyarakat. 

Wiku menjelaskan, kelompok yang paling rentan tertular dan memiliki peran penting di masyarakat akan memperoleh vaksin lebih awal untuk menanggulangi status kedaruratan kesehatan masyarakat. 

"Sampai saat ini, pemerintah telah mengidentifikasi masyarakat yang akan didahulukan untuk mendapatkan vaksinasi wajib dan ini adalah gratis," tutur Wiku. 

"Pemerintah terus berusaha mencapai pemerataan vaksin setinggi-tingginya sehingga dapat mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity," imbuhnya.

Adapun Presiden Joko Widodo menugaskan dua menterinya dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, yaitu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. 

Terawan akan mengurusi vaksinasi gratis kepada masyarakat tidak mampu. 

Baca Juga: Erick Thohir Rombak Direksi Perum Bulog, 5 Direktur Diberhentikan Budi Waseso Bertahan

Sedangkan Erick akan mengurusi vaksinasi untuk peserta mandiri alias yang berbayar. 

"Menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat itu urusannya Menteri Kesehatan, untuk yang mandiri berarti yang bayar itu urusannya BUMN," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020). 

Pemerintah sudah memetakan ada 160 juta masyarakat Indonesia yang akan mendapat vaksinasi sepanjang tahun 2021. 

Dari jumlah itu, sebanyak 86 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang akan mendapat vaksin secara gratis.

Jokowi menilai, pelaksanaan vaksinasi antara yang gratis dan berbayar ini memang harus dipisah sejak awal. Dengan begitu, pembagian tugasnya juga menjadi jelas.

Penulis : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV


TERBARU