> >

Wakil Bupati Bogor Blak-blakan Buka Suara Banyak Bangunan Liar di Puncak Milik Petinggi Negara

Sosial | 9 September 2020, 13:20 WIB
Ilustrasi petugas kepolisian sedang mengatur arus lalu lintas di Jalan Raya Puncak Bogor arah Jakarta pada sore hari, Senin (25/5/2020). (Sumber: KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSAN)

BOGOR, KOMPAS.TV - Banyaknya bangunan tak berizin di kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membuat Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan buka suara.

Iwan bahkan bicara blak-blakan bahwa banyak bangunan tak berizin itu milik para petinggi negara dan mantan pejabat.

Terlebih, seperti diketahui, sejumlah bangunan tak berizin di kawasan Puncak kembali menjadi perhatian pemerintah pusat untuk segera ada penertiban.

Baca Juga: Pemprov DKI Gusur Bangunan Liar di Sunter, Warga Pilih Bertahan

Hal tersebut mencuat setelah Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan hasil pemeriksaan terkait dengan tata kelola Kampung Arab di kawasan tersebut.

Selain belum terdapat data yang pasti mengenai jumlah imigran di Kampung Arab Cisarua, menurut anggota Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala, ada dugaan penyelundupan hukum.

"Tanah atau aset yang dijadikan tempat usaha, khususnya vila, diduga dimiliki oleh orang asing dan dikelola oleh penduduk lokal," kata Adrianus kepada awak media.

Adrianus menegaskan bahwa secara administratif nama yang tertera di sertifikat adalah nama penduduk lokal. 

Baca Juga: Kota Bogor: Kasus Positif Covid-19 Naik Tapi Status Zona Turun Jadi Oranye

Namun, pemilik sebenarnya adalah warga negara asing.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan pun angkat bicara dan terang-terangan tidak sedikit kendala yang muncul.

Sehingga hal tersebut menjadi kendala tersendiri dalam menertibkan bangunan liar itu.

"Saya tinggal di Puncak sudah lama dari kecil. Yang memerintahkan (penertiban) orang pemerintah pusat tetapi yang punya tanah orang pusat. Mending kalau tidak punya jabatan strategis, itu," kata Iwan Setiawan saat dihubungi awak media di Cibibong, Kabupaten Bogor, Selasa (8/9/2020).

Jika pemerintah pusat menginginkan penertiban secara masif di wilayah selatan Kabupaten Bogor, menurut Iwan, Pemkab Bogor membutuhkan bantuan berupa dukungan.

"Kami minta back up dari pusat karena tahu sendiri di Puncak itu seksi banget, petinggi, mantan petinggi, pada punya (bangunan tak berizin). Kalau dibongkar bagaimana. Harus semua sama, jangan sampai pilih-pilih," kata politikus Partai Gerindra, itu.

Penulis : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV


TERBARU