> >

AS Ingin Embargo Senjata Iran Diperpanjang, DK-PBB Akan Lakukan Pemungutan Suara

Kompas dunia | 6 Agustus 2020, 16:53 WIB
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo. (Sumber: AP)

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) direncanakan melakukan pemungutan suara terkait keinginan Amerika Serikat (AS) memperpanjang embargo senjata Iran, pekan depan.

Hal itu diungkapkan oleh MenterI Luar Negeri AS, Mike Pompeo. Sang menteri menegaskan dirinya merasa yakin untuk untuk memperpanjang embargo itu akan sukses.

Pompeo mengatakan salah satu yang menjadi target dari pemerintahan Presiden AS, Donald Trump adalah memastikan PBB memperpanjang embargo senjata Iran.

Baca Juga: PBB Laporkan Ratusan Wanita di Korea Utara Alami Kekerasan Seksual di Penjara

Meski begitu, sejumlah diplomat dari 15 anggota DK PBB tampaknya tak antusias untuk melakukan pemungutan dari resolusi yang ditawarkan AS tersebut.

Agar resolusi disetujui dibutuhkan setidaknya 9 suara untuk memaksa Rusia dan China menggunakan hak veto mereka. Meski begitu, ada keraguan AS bisa mengamankan 9 suara tersebut.

“Pada beberapa bulan terakhir, kami telah bekerja dengan cermat, untuk meminta negara dengan kemampuan nuklir yang besar, AS, Rusia dan China, untuk melakukan dialog strategis mengenai bagaimana kami maju bersama untuk merendahkan risiko bagi dunia,” ujar Pompeo, Rabu (5/8/2020) waktu setempat dikutip dari Reuters.

Pompeo mengungkapkan dirinya berharap China dan Rusia bakal memberikan veto mereka untuk keputusan ini.

“Kami telah membuat perkembangan bagus dengan Rusia. Kami akan melakukan dua kali pertemuan. Saya harap kami bisa secepat mungkin melakukannya dan juga berharap China bisa ikut berpartisipasi,” tambahnya.

Baca Juga: Situs Kuno Tembok Besar China Kondisinya Rusak dan Butuh Pemeliharaan Serius!

Meski begitu, pihak China kabarnya menentang proposal resolusi yang dikirimkan oleh AS.

Embargo senjatara Iran seharusnya bisa selesai pada 18 Oktober nanti, jika berdasarkan perjanjian nuklir Teheran 2015.

Namun, AS kemudian memutuskan keluar dari perjanjian tersebut pada 2018 dan menginginkan embargo tersebut dilanjutkan.

Penulis : Haryo-Jati

Sumber : Kompas TV


TERBARU