Israel Larang UNRWA, Jutaan Pengungsi Palestina Terancam tanpa Bantuan!
Kompas dunia | 29 Januari 2025, 15:14 WIB
WASHINGTON, KOMPAS.TV – Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, memperingatkan bahwa larangan Israel terhadap operasional UNRWA yang mulai berlaku Kamis ini akan berdampak buruk bagi rakyat Palestina.
Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa (28/1/2025), ia menyatakan bahwa kebijakan ini dapat melumpuhkan bantuan kemanusiaan di wilayah pendudukan.
Israel sebelumnya telah memerintahkan UNRWA untuk menghentikan semua operasinya dan mengosongkan kantor di Yerusalem, termasuk di Maalot Dafna dan Kafr Aqab.
Baca Juga: Media Israel Olok-Olok Rencana Trump Pindahkan Warga Gaza ke Negara Lain
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menegaskan bahwa negaranya tidak akan lagi berkomunikasi atau bekerja sama dengan UNRWA atau pihak mana pun yang bertindak atas nama lembaga tersebut.
Parlemen Israel telah menyetujui larangan terhadap UNRWA sejak Oktober 2024. Namun, Lazzarini menegaskan bahwa dampaknya tidak hanya terjadi di Yerusalem, tetapi juga di Jalur Gaza dan Tepi Barat.
UNRWA saat ini menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan bagi jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, serta pengungsi di Yordania, Lebanon, dan Suriah.
"Dalam dua hari, operasi kami di wilayah pendudukan Palestina akan lumpuh," kata Lazzarini dikutip dari The National.
"Implementasi penuh dari undang-undang Knesset ini akan menjadi bencana," imbuhnya kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB.
Amerika Serikat menyatakan mendukung keputusan Israel dengan alasan kedaulatan. Wakil perwakilan AS di PBB, Dorothy Shea, menuduh UNRWA "tidak bertanggung jawab dan berbahaya" karena dianggap melebih-lebihkan dampak dari larangan tersebut.
"UNRWA bukan satu-satunya opsi untuk memberikan bantuan kemanusiaan di Gaza," kata Shea.
"Yang diperlukan adalah diskusi yang lebih mendalam untuk memastikan tidak ada gangguan dalam penyampaian bantuan dan layanan penting."
Israel juga menyerukan agar tanggung jawab UNRWA dialihkan ke lembaga lain, meskipun belum mengusulkan alternatif konkret.
Baca Juga: Momen Warga Palestina Pulang Jalan Kaki Lewati Puing-Puing Perang usai Gencatan Senjata Israel-Hamas
Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengecam langkah Israel sebagai upaya untuk menghapus hak pengungsi Palestina.
"Israel telah menyerang UNRWA jauh sebelum 7 Oktober, dengan tujuan menghilangkan masalah pengungsi Palestina dan hak-hak mereka yang tidak dapat dihapus," kata Mansour.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam sebuah surat menuntut Israel mencabut larangan tersebut dan menolak klaim kedaulatan Israel atas Yerusalem Timur, di mana UNRWA memiliki kantor.
Lazzarini memperingatkan bahwa pembubaran UNRWA dapat memperburuk ketegangan dan menghambat perdamaian.
Slovenia menyatakan bahwa Israel gagal memberikan alternatif untuk menggantikan layanan UNRWA.
"Jika UNRWA dipaksa untuk menghentikan kegiatannya di wilayah pendudukan Palestina, Israel harus memastikan bahwa semua layanan yang disediakan tetap berjalan. Sayangnya, kami belum mendengar jaminan apa pun dari pemerintah Israel," kata Wakil Duta Besar Slovenia, Ondina Blokar Drobic.
UNRWA, yang didirikan pada 1949, telah lama menjadi penyedia layanan utama bagi pengungsi Palestina, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan.
Banyak dari mereka tidak memiliki kewarganegaraan dan sangat bergantung pada bantuan UNRWA.
Yerusalem Timur, yang diduduki Israel sejak Perang 1967, menjadi titik konflik utama dalam sengketa Israel-Palestina. Larangan terhadap UNRWA diperkirakan akan semakin memperburuk ketegangan di wilayah tersebut.
Baca Juga: Israel Kembali Langgar Gencatan Senjata Gaza, Bunuh Anak 5 Tahun dan Seorang Pria
Penulis : Rizky L Pratama Editor : Vyara-Lestari
Sumber : The National