Oposisi Ingin Sidang Pemakzulan Yoon Suk-yeol Digelar Lagi, Partai Penguasa Korsel Justru Terpecah

SEOUL, KOMPAS.TV - Drama politik di Korea Selatan (Korsel) kembali memanas seiring rencana oposisi untuk mengajukan sidang paripurna membahas pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol pada 14 Desember 2024 mendatang.

Di tengah tekanan publik dan desakan oposisi, partai berkuasa People Power Party (PPP) justru terpecah dalam menyikapi langkah ini.

Seperti yang diketahui, pemakzulan pertama terhadap Presiden Yoon sebelumnya gagal akibat kekurangan kuorum.

Namun, usulan pemakzulan kedua digelar lagi, kini memicu perdebatan sengit di internal PPP. 

Dalam rapat darurat yang digelar pada Senin (9/12/2024), partai membahas opsi "pengunduran diri tertib" Presiden Yoon sebagai alternatif pemakzulan.

Meski begitu, rapat tersebut gagal menghasilkan kesepakatan bulat.

Dinamika internal PPP semakin kompleks dengan adanya perpecahan antara faksi pro-Yoon dan pro-Han (Han Dong-hoon, Ketua PPP). 

Faksi pro-Yoon mendukung langkah menolak pemakzulan sebagai sikap resmi partai.

Sebaliknya, beberapa anggota faksi pro-Han dan sejumlah anggota parlemen muda mengusulkan kebebasan memilih dalam pemungutan suara.

Kim Sang-wook, anggota parlemen dari faksi pro-Han secara terbuka mendukung pemakzulan.

Dalam konferensi pers di Gedung Parlemen pada Selasa (10/12/2024), ia menyatakan, Presiden Yoon harus bertanggung jawab atas "pelanggaran konstitusi dan demokrasi." 

Penulis : Rizky L Pratama Editor : Deni-Muliya

Sumber : Korean Herald