Amerika Serikat Memveto Resolusi Gencatan Senjata Gaza

NEW YORK, KOMPAS.TV - Amerika Serikat (AS) memveto resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut dilakukannya gencatan senjata dengan segera dalam perang Israel-Hamas di Gaza. Pemerintah AS mengatakan bahwa resolusi pada Rabu (20/11/2024) itu tidak terkait dengan pembebasan sandera yang masih ditahan oleh Hamas.

“Kami telah mengatakan dengan jelas dalam negosiasi bahwa kami tidak dapat mendukung gencatan senjata tanpa syarat yang gagal membebaskan para sandera. Karena, seperti yang telah diminta oleh dewan ini sebelumnya, akhir perang yang langgeng harus dicapai dengan pembebasan para sandera,” kata Wakil Duta Besar AS Robert Wood. 

“Kedua tujuan mendesak ini saling terkait erat. Resolusi ini mengabaikan kebutuhan itu (pembebasan sandera), dan karena alasan ini, Amerika Serikat tidak dapat mendukungnya,” imbuh Wood. 

Menurutnya, hingg saat ini masih ada tujuh warga negara Amerika yang masih ditahan di Gaza.

“Kami tidak akan melupakan mereka,” katanya. 

Baca Juga: Finlandia Usul Penghapusan Hak Veto dan Sanksi bagi Pelanggar Piagam PBB di DK PBB

Resolusi yang diajukan kepada dewan yang beranggotakan 15 orang oleh 10 anggota tidak tetap menuntut adanya gencatan senjata dengan segera, tanpa syarat, dan permanen yang harus dihormati oleh semua pihak. Selanjutnya menegaskan kembali tuntutannya untuk pembebasan segera dan tanpa syarat untuk semua sandera. 

Namun, pejabat AS mengatakan bahwa bahasa tersebut tidak cukup kuat karena tidak mensyaratkan gencatan senjata pada pembebasan para sandera.

Wood mengklaim bahwa para penulis resolusi tersebut menolak untuk mempertimbangkan bahasa kompromi yang dapat menyebabkan pengesahannya, dan juga mencatat bahwa resolusi tersebut gagal untuk mengecam Hamas atas serangan terorisnya pada tanggal 7 Oktober. 

Hanya AS yang memberikan suara menentang resolusi tersebut, dan langsung menggunakan posisinya sebagai salah satu dari lima anggota tetap dewan untuk melakukan veto. Sedangkan empat anggota tetap lainnya memberikan suara untuk mendukung resolusi, termasuk Inggris, yang sebelumnya abstain dari tiga resolusi gencatan senjata lainnya yang ditolak oleh AS. 

Sebelum pemungutan suara, Duta Besar Israel Danny Danon mengatakan bahwa persetujuan terhadap resolusi tersebut akan menjadi pengkhianatan.

Baca Juga: Mengingat Kembali Saat AS Tiga Kali Memveto Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

Sementara itu di Lebanon, kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Namun menteri pertahanan Israel mengatakan negaranya menginginkan hak untuk bertindak secara militer terhadap Hizbullah dalam perjanjian apa pun untuk mengakhiri pertempuran.

Seperti dikutip dari The Associated Press, pemerintah Lebanon kemungkinan akan memandang tuntutan semacam itu sebagai pelanggaran terhadap kedaulatannya, yang mempersulit upaya untuk mengakhiri lebih dari setahun pertempuran antara Israel dan Hizbullah yang meletus menjadi perang habis-habisan pada bulan September.

Serangan dan pertempuran Israel di Lebanon telah menewaskan lebih dari 3.500 orang dan melukai 15.000 orang, menurut Kementerian Kesehatan Lebanon. Perang tersebut telah mengungsikan hampir 1,2 juta orang, atau seperempat dari populasi Lebanon.

Di pihak Israel, 87 tentara dan 50 warga sipil, termasuk beberapa pekerja pertanian asing, telah tewas akibat roket, pesawat nirawak, dan rudal. Hizbullah mulai menembaki Israel sehari setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 memicu konflik di Gaza.

Perang balasan Israel yang membara di Jalur Gaza telah menewaskan hampir 44.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan setempat. Sekitar 1.200 orang di Israel tewas dalam serangan 7 Oktober, sebagian besar warga sipil, dan 250 lainnya diculik. Sekitar 100 sandera masih berada di dalam Gaza, setidaknya sepertiganya diyakini telah tewas.

 

Penulis : Tussie Ayu Editor : Gading-Persada

Sumber : The Associated Press