Jerman Bersiap Gelar Pemilu Awal, Kanselir Olaf Scholz Hadapi Krisis Politik

BERLIN, KOMPAS.TV – Jerman tengah bersiap untuk menggelar pemilu dini pada Maret 2025 setelah Kanselir Olaf Scholz membubarkan koalisi pemerintahannya dan merencanakan pemungutan suara kepercayaan yang akan diadakan pada Januari mendatang. Langkah ini ditempuh setelah partai liberal pro-bisnis, Free Democrats (FDP), menarik diri dari koalisi tiga partai, yang menjadi akhir dari pemerintahan Scholz.

Pemungutan suara kepercayaan yang direncanakan Scholz pada 15 Januari kemungkinan besar akan berakhir dengan kekalahan, yang kemudian akan membuka jalan bagi pemilu pada bulan Maret. 

Scholz mengambil keputusan ini setelah pecahnya koalisi yang terdiri dari partainya, Social Democrats (SPD), FDP, dan Partai Hijau, yang telah memerintah sejak 2021.

Ketua oposisi, Friedrich Merz dari Partai Demokrat Kristen (CDU), pada Kamis (7/11/2024) mendesak agar pemungutan suara kepercayaan dipercepat, menyatakan bahwa pemerintahan Scholz sudah kehilangan dukungan mayoritas di parlemen. 

Merz menekankan pentingnya segera mengembalikan mandat kepada rakyat melalui pemilu awal.

"Sama sekali tidak ada alasan untuk menunggu hingga Januari untuk pemungutan suara mosi tidak percaya. Koalisi tidak lagi memiliki mayoritas," ujarnya dikutip dari The National.

Koalisi yang dibentuk pada akhir 2021 dengan tujuan memodernisasi Jerman, kini terpecah akibat ketidakcocokan kebijakan ekonomi di tengah krisis nasional, seperti perang di Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, dan masalah migrasi ilegal. 

Puncaknya terjadi ketika FDP menolak rencana Scholz untuk mencabut batas utang konstitusional guna mencegah pemotongan anggaran serta menjaga dukungan bagi Ukraina.

Baca Juga: Koalisi Pemerintah Jerman Bubar usai Kanselir Pecat Menkeu, Oposisi Tuntut Pemilu Digelar

Christian Lindner, pemimpin FDP yang dipecat dari jabatan Menteri Keuangan pada Rabu malam (6/11), menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Scholz. 

Lindner menolak rencana Scholz yang dianggap melanggar konstitusi terkait batas utang, dan justru mengusulkan pemotongan anggaran publik serta pengurangan regulasi.

Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier mengindikasikan kesiapannya untuk membubarkan parlemen dan memfasilitasi pemilu lebih awal. 

Ia menekankan bahwa Jerman membutuhkan pemerintahan yang stabil dengan mayoritas yang jelas.

“Berakhirnya sebuah koalisi bukanlah akhir dari segalanya, namun ini merupakan krisis politik yang harus segera diatasi," tutur Steinmeier.

Penulis : Rizky L Pratama Editor : Vyara-Lestari

Sumber : The National