> >

Jelang Sidang Majelis Umum PBB, Cek Panduan Singkat Memahami Istilah-Istilah Diplomatik

Kompas dunia | 24 September 2024, 16:30 WIB
Sidang Majelis Umum PBB dimana Menlu RI Retno Marsudi berpidato atas nama Indonesia. (Sumber: Kemlu RI / United Nations)

NEW YORK, KOMPAS.TV – Pertemuan tahunan para pemimpin dunia dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) kembali digelar. Acara ini selalu diwarnai dengan berbagai singkatan, istilah, serta jabatan yang kerap bikin mumet dan membingungkan bagi sebagian orang.

Berikut ini adalah panduan penting untuk memahami terminologi utama yang digunakan dalam kancah diplomatik seperti di PBB. 

Apa itu UNGA?

UNGA adalah singkatan dari United Nations General Assembly atau Majelis Umum PBB. Acara tahunan ini mengundang para kepala negara, presiden, perdana menteri, raja, dan pemimpin lainnya dari 193 negara anggota PBB.

Majelis Umum PBB bukan hanya sekadar pertemuan besar tahunan, melainkan sebuah badan yang sepanjang tahun menggelar diskusi dan pemungutan suara terkait berbagai isu global. Di kalangan warga New York, UNGA sering diasosiasikan dengan kemacetan jalanan dan konvoi kendaraan resmi, namun makna pertemuan ini jauh lebih luas dari sekadar gangguan lalu lintas.

Baca Juga: Majelis Umum PBB Ultimatum Israel Tinggalkan Tanah Palestina Dalam 12 Bulan

Pertemuan Dewan Keamanan PBB, Rabu, 29/5/2024. Amerika Serikat mendukung penambahan dua kursi tetap di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk negara-negara Afrika dan satu kursi yang akan diputar di antara negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang.  (Sumber: AP Photo)

Debat Umum Majelis: Panggung Dunia

Debat Umum adalah acara utama di mana setiap pemimpin negara mendapatkan waktu untuk berpidato mengenai pandangan negaranya terkait kondisi dunia. Tema utama tahun ini adalah “Tidak Meninggalkan Siapa pun” dan “Bertindak Bersama untuk Maju”.

Meski setiap pemimpin diminta menyelesaikan pidato dalam 15 menit, banyak yang tetap memanfaatkan kesempatan ini untuk mengulas berbagai masalah besar dunia, serta mengajukan pandangan dan kritik terhadap isu-isu domestik maupun internasional.

Pertemuan Bilateral dan Multilateral

Pertemuan Bilateral atau "bilat" adalah pertemuan tertutup antara pemimpin dua negara. Di sinilah banyak pihak berpendapat bahwa nilai sesungguhnya dari UNGA terletak, yakni dalam interaksi langsung dan pribadi di luar sorotan kamera.

Selain itu, multilateralisme, kerja sama global untuk membangun aturan yang berlaku secara kolektif, juga menjadi salah satu topik penting selama berlangsungnya UNGA.

Dewan Keamanan dan Anggotanya

Dewan Keamanan PBB adalah komponen terkuat PBB yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan ini terdiri dari 15 anggota, yang dibagi menjadi dua kelompok:

P5, yaitu lima anggota tetap dengan hak veto (Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris), dan

E10, yaitu 10 anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa jabatan dua tahun. Sidang Dewan Keamanan selama pekan UNGA biasanya mencakup diskusi isu besar seperti krisis Ukraina.

G77: Singkatan dari Group of 77, kelompok kepentingan negara-negara berkembang yang terbentuk di PBB pada tahun 1964. Meskipun namanya menunjukkan 77 anggota, saat ini jumlahnya telah bertambah menjadi 134 anggota.

COP29: Konferensi iklim global utama PBB yang akan datang pada bulan November di Baku, Azerbaijan.

1,5 Derajat: Batas ambang penting terkait iklim. Dalam Perjanjian Iklim Paris 2015, negara-negara sepakat untuk berupaya membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius (2,7 derajat Fahrenheit) di atas tingkat pra-industri. Bumi saat ini telah mengalami pemanasan setidaknya 1,1 derajat Celsius (2 derajat Fahrenheit) sejak pertengahan tahun 1800-an.

Baca Juga: AS Dukung Penambahan Dua Kursi Tetap Dewan Keamanan PBB bagi Negara-Negara Afrika

BRICS sendiri adalah aliansi ekonomi yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Banyak pihak menyebut BRICS adalah tandingan forum negara-negara maju G8 yang beranggotakan Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. (Sumber: Sky News)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) adalah rencana aksi yang diadopsi oleh negara-negara anggota PBB pada 2015, yang mencakup agenda ambisius seperti mengatasi perubahan iklim, menghapus kemiskinan, dan mencapai kesetaraan gender. Namun, kemajuan menuju pencapaian tujuan-tujuan ini terhambat, dan UNGA kali ini diawali dengan pertemuan bertema "Summit of the Future" untuk mengakselerasi pencapaian SDGs.

SDGs: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB yang mencakup berbagai target, mulai dari mengatasi perubahan iklim hingga menghapus kelaparan dan kemiskinan, serta mencapai kesetaraan gender. Negara-negara anggota PBB mengadopsi tujuan ini pada 2015 sebagai rencana aksi 15 tahun, namun perkembangannya terhambat.

Pekan UNGA tahun ini dimulai dengan “Summit of the Future” pada hari Minggu dan Senin, yang bertujuan untuk "mempercepat SDGs," menurut Sekretaris Jenderal PBB António Guterres. Jika terasa mirip dengan “SDG Summit” pada pekan tingkat tinggi tahun lalu, ini adalah tanda betapa penting dan sulitnya mencapai tujuan besar tersebut.

SIDS: Ini adalah singkatan dari Small Island Developing States, yang terdiri dari sekitar 39 negara pulau kecil. UNGA merupakan platform penting bagi mereka untuk mengangkat masalah seperti perubahan iklim dan ancaman eksistensial akibat kenaikan permukaan laut dan badai besar yang semakin intens, sering kali menjadi topik yang sangat relevan selama musim badai Atlantik.

BRICS: Sebuah koalisi ekonomi berkembang yang awalnya mencakup Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Tahun ini, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab bergabung. 

Azerbaijan dan Malaysia secara resmi mengajukan aplikasi, dan Arab Saudi sedang mempertimbangkan untuk bergabung. Meskipun ada banyak kelompok internasional yang berfokus pada ekonomi, pertahanan, atau hubungan regional, BRICS mendapatkan perhatian sebagai arena bagi pengaruh China-Rusia yang meningkat ketika kedua kekuatan tersebut semakin berselisih dengan Barat.

LDCs: Negara-negara yang sangat miskin, dikenal di PBB sebagai Least Developed Countries atau negara-negara terbelakang. Saat ini ada 45 negara yang memenuhi kriteria, termasuk pendapatan nasional bruto sebesar $1.088 atau kurang per orang per tahun.

NGO: Singkatan dari Non-Governmental Organization, seperti kelompok advokasi, yayasan amal, organisasi bantuan nirlaba, atau entitas lain di bawah payung organisasi masyarakat sipil yang sering disebut oleh PBB.

lIFIs: International Financial Institutions, termasuk institusi Bretton Woods seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), yang didirikan pada konferensi PBB tahun 1944 di Bretton Woods, New Hampshire.

Kritik, termasuk dari Guterres, menilai kedua lembaga ini gagal membantu negara-negara miskin dan berkembang. Namun, lembaga-lembaga ini membela pekerjaan mereka dan menyatakan sedang mencoba beradaptasi.

Baca Juga: Lawan Tatanan Dunia Baru ala Barat, Menteri Pertahanan Negara BRICS Bertemu di St Petersburg Rusia

Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan para pemimpin Afrika hari Jumat, (28/7/2023) di St. Petersburg mengadopsi deklarasi akhir dari KTT Rusia-Afrika, mendeklarasikan perang melawan neokolonialisme, pemberlakuan standar ganda, dan menciptakan dunia multipolar. (Sumber: Kremlin)

Kamus Istilah Dasar:

Multilateralisme: Kemitraan global atau hampir global yang bersatu untuk mengembangkan aturan dan norma bersama yang bertahan lama — ide yang menjadi dasar PBB dan diperingatkan banyak pihak sedang terancam.

Multipolar: Situasi di mana terdapat beberapa pusat kekuasaan yang berbeda dan terkadang bersaing, bukan satu negara adidaya atau dua.

Multistakeholder: Pendekatan terhadap proyek besar dan pemecahan masalah yang melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi juga bisnis, LSM, dan pihak lainnya. Guterres adalah pendukung konsep ini, yang ia lihat sebagai kunci untuk kerja sama dunia di masa depan. Namun, beberapa kelompok progresif melihatnya sebagai bentuk penyerahan kepada korporasi besar dan kekuatan status quo.

Two-State Solution: Konsep untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina dengan mendirikan negara Palestina yang independen dan hidup berdampingan dengan damai bersama Israel. Kerangka kerja ini diatur dalam Perjanjian Oslo 1993 dan didukung oleh PBB, tetapi progres implementasinya telah terhenti jauh sebelum perang Israel dengan Hamas di Gaza yang dimulai setahun lalu.

Kerja Sama Selatan-Selatan: Kolaborasi antara negara-negara di belahan bumi selatan, dengan tujuan memperkuat suara mereka dalam pembangunan dan urusan internasional.

Unilateral Coercive Measures: Sebutan yang biasanya kritis untuk menggambarkan sanksi yang dikenakan oleh satu negara dengan harapan mendorong aksi di negara lain.

 

 

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Associated Press


TERBARU