Israel Tantang Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Soal Surat Perintah Penangkapan Netanyahu

TEL AVIV, KOMPAS.TV - Israel secara resmi menolak dan menantang yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) setelah jaksa penuntutnya meminta surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Penolakan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel, Jumat (20/9/2024).

Oren Marmorstein, juru bicara kementerian, mengungkapkan, "Negara Israel hari ini mengajukan tantangan resmi terhadap yurisdiksi ICC, serta legalitas permintaan surat perintah penangkapan yang diajukan jaksa terhadap Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Israel." 

Dalam pernyataannya, kementerian menyampaikan dua dokumen hukum terpisah yang diajukan ke ICC.

Dokumen pertama menyoroti apa yang disebut Israel sebagai "kekurangan nyata yurisdiksi" ICC dalam kasus yang melibatkan negara itu.

Dokumen kedua menuduh jaksa ICC melanggar statuta pengadilan dengan tidak memberi Israel kesempatan untuk melakukan penyelidikan internal sebelum mengajukan permohonan surat perintah penangkapan.

Marmorstein menegaskan Israel berpendapat jaksa tersebut melanggar prinsip komplementaritas, yang memberikan kesempatan bagi suatu negara untuk menangani proses hukum secara internal sebelum ICC campur tangan.

"Berbagai negara terkemuka (termasuk negara-negara pihak ICC), organisasi, dan ahli hukum dari seluruh dunia mendukung posisi yang disampaikan Israel dalam hal ini," tambahnya.

Jaksa ICC, Karim Khan, pada bulan Mei lalu meminta pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant dengan dugaan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Baca Juga: Jaksa Mahkamah Pidana Internasional ICC Desak Surat Penangkapan Netanyahu dan Sinwar Segera Terbit

Sejak itu, Khan telah mengajukan permohonan dua kali, terakhir pada bulan Agustus, untuk mempercepat penerbitan surat perintah tersebut.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Anadolu