Gus Yahya Ungkap Tokoh Muda NU Diundang NGO untuk Sebarkan Narasi Pro-Israel
Kompas dunia | 16 Juli 2024, 21:02 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengungkapkan bahwa lima aktivis muda NU yang berangkat ke Israel diundang oleh sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) pro-Israel. Pertemuan kelima tokoh NU tersebut dengan Presiden Israel Isaac Herzog menuai kontroversi di tengah serangan Israel ke Palestina.
Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu menyebut bahwa aktivis yang menemui Presiden Israel mengaku berangkat karena diajak. Namun, Gus Yahya tidak menyebutkan identitas organisasi yang memberi undangan.
Baca Juga: Ketum PBNU Gus Yahya Minta Maaf 5 Aktivis NU Temui Presiden Israel: Ini Masalah Ketidaktahuan
"Setelah saya tanya, ini memang dari satu channel, NGO yang merupakan advokat dari Israel. Ada itu, di mana-mana di dunia ini ada NGO yang memang beroperasi sebagai advokat Israel," kata Gus Yahya dalam konferensi pers pada Selasa (16/7).
"Jadi, (NGO) yang membantu citra Israel, melakukan lobi untuk kepentingan Israel, dan lain sebagainya. Ini yang mengajak dan mengonsolidasikan mereka."
Gus Yahya menduga para tokoh muda NU itu diharapkan untuk menyebarkan narasi-narasi pro-Israel sekembalinya di Indonesia. Kakak dari Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas itu menyebut organisasi lobi pro-Israel beroperasi di berbagai tempat di dunia.
Akan tetapi, Gus Yahya menilai bujukan organisasi tersebut tidak akan efektif untuk menyebarkan narasi pro-Israel di Indonesia. Gus Yahya pun menganggap kunjungan tokoh muda NU pada bulan ini "tidak strategis" bagi kepentingan Israel.
"Mungkin saja mereka tadinya dari entitas-entitas lobbyist Israel ini berharap anak-anak ini bisa membantu Israel untuk menyebarkan apalah, gitu, artikulasi-artikulasi yang sesuai dengan kepentingan Israel," kata Gus Yahya.
"Tapi kenyataannya memangnya sekarang bisa mereka? Sudah nggak mungkin lagi melakukan itu," katanya, menyorot besarnya sentimen negatif terhadap kunjungan tersebut.
Gus Yahya meminta maaf atas tindakan para aktivis yang dinilai tidak sensitif. Mengenai potensi sanksi, Ketua Umum PBNU itu menyerahkannya ke pengurus wilayah NU DKI Jakarta.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Vyara-Lestari
Sumber : Kompas TV