Penggunaan Ganja Hanya Diizinkan untuk Medis, Aktivis Pro-Kanabis di Thailand Turun ke Jalan

BANGKOK, KOMPAS.TV - Ratusan masyarakat Thailand turun ke jalan untuk memprotes kemungkinan pelarangan penggunaan umum ganja yang sudah dua tahun didekriminalisasi, Senin (8/7/2024).

Pada Jumat (5/7/2024) lalu, Komite Lengendalian Obat Kementerian Kesehatan Thailand menyetujui proposal untuk memasukkan kembali ganja sebagai narkotika yang hanya diizinkan untuk keperluan medis dan penelitian. 

Proposal ini akan diajukan ke Kantor Dewan Pengendalian Narkotika pekan ini dan jika disetujui akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Untuk menentang acara ini, para aktivis dan pengusaha kanabis berkumpul di markas besar PBB di pusat Bangkok, sebelum menuju ke Rumah Pemerintahan yang berjarak hampir 1 kilometer. Beberapa demonstran membawa tanaman ganja dalam pot.

Prasitchai Nunuan, perwakilan jaringan pro-kanabis menekankan bahwa ganja seharusnya diatur secara terpisah oleh Kementerian Kesehatan dan menuduh pemerintah mengkriminalisasi ganja untuk keuntungan kelompok tertentu. 

“Pertarungan untuk kanabis ini bukan hanya untuk keamanan medis atau hak-hak rakyat, tetapi juga untuk menghancurkan monopoli politisi yang mengambil keuntungan dari rakyat,” ujarnya dikutip dari Associated Press.

Chokwan “Kitty” Chopaka, pemilik toko ganja di Bangkok dan aktivis, menuduh kabinet Thailand saat ini membiarkan politik memanipulasi keputusan ini dan mendesak kebijakan yang menguntungkan mayoritas masyarakat. 

"Siapa Anda untuk menilai apa yang mereka gunakan dan bagaimana mereka menggunakannya?" tambahnya.

Baca Juga: Senat Thailand dengan Suara Mayoritas Setujui RUU Pernikahan Sesama Jenis, Tunggu Persetujuan Raja

Polisi membarikade jalan menuju Rumah Pemerintahan, menghentikan langkah para demonstran yang kemudian mendirikan kemah di area tersebut.

Seorang pejabat kemudian menerima petisi tertulis dari kelompok tersebut.

Pada Mei lalu, Perdana Menteri Srettha Thavisin menyatakan keinginannya untuk melarang ganja kembali yang memicu beberapa protes dari pendukung karena dinilai akan merusak perekonomian. 

Ganja legal diketahui telah mendukung sektor pariwisata dan pertanian Thailand serta memunculkan ribuan toko ganja.

Pock Pechthong, seorang petani ganja yang turut serta dalam aksi protes mengatakan, regulasi lebih ketat diperlukan.

Tetapi pelarangan total akan merugikan banyak orang yang telah berinvestasi dalam bisnis ini. 

"Semua orang sudah mengeluarkan banyak uang. Saya seorang petani, jadi kekhawatiran utama kami adalah tidak bisa menanam atau menggunakannya," katanya.

Setelah ganja didekriminalisasi pada 2022, awalnya dikatakan bahwa ganja hanya diperbolehkan untuk penggunaan medis.

Namun dalam praktiknya, penjualan ganja di pasar tetap tidak diatur sehingga memicu kekhawatiran publik dan pemerintah tentang penyalahgunaan dan kejahatan.

Bulan lalu, Menteri Kesehatan Somsak Thepsuthin mengatakan, survei online menunjukkan lebih dari 80% dari 111.201 peserta menyetujui pelarangan, meskipun hasil survei tersebut tidak dipublikasikan.

Baca Juga: Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra Didakwa Hina Kerajaan, Janji Ikuti Proses Hukum

Penulis : Rizky L Pratama Editor : Deni-Muliya

Sumber : Associated Press