> >

PM India Narendra Modi Dituduh Lumpuhkan Oposisi Lewat Departemen Pajak, Disebut Gunakan Cara Ini

Kompas dunia | 22 Maret 2024, 13:42 WIB
PM India Narendra Modi saat bertemu pekerja partai BJP di New Delhi, India, Minggu (3/12/2023). (Sumber: AP Photo)

Hal itu berarti bahwa dana mereka tak dapat ditarik atau dipindahkan.

“Ini bukan membekukan bank akun Kongres Nasional India. Ini adalah pembekuan demokrasi India,” kata Sonia Gandhi dikutip BBC.

 

Maken mengatakan, tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, karena otoritas pajak berhutang sebesar 1,4 juta rupee (Rp265 juta).

“Semua partai politik tak disertakan dalam pajak pemasukan. Tapi kenapa hanya Partai Kongres yang dihukum?” tuturnya.

Gandhi mengatakan partai tak mampu mengakses dananya yang didapat dari public mau pun pekerjanya.

Baca Juga: UNICEF: Apa yang Terjadi di Gaza Adalah Perang Melawan Anak-Anak

“Uang dari akun kami diambil secara paksa,” katanya.

Menurut Kharge, tindakan ini mempengaruhi kesetaraan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum 2024.

Ia menambahkan bahwa tindakan tersebut sama saja dengan menghancurkan demokrasi di India.

“Kami tidak dapat mengeluarkan uang untuk kampanye pemilu kami, untuk iklan dan publikasi, serta untuk membayar pekerja partai kami dan untuk mencetak materi kampanye,” tuturnya.

Penulis : Haryo Jati Editor : Iman-Firdaus

Sumber : BBC


TERBARU