Kiprah UNRWA, Pemberi Bantuan Utama di Gaza yang Dituduh Israel Kongkalikong dengan Hamas

NEW YORK, KOMPAS.TV - Tuduhan Israel bahwa 12 staf lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 membuat Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara lain memotong pendanaan dan memicu kembali debat atas penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di Gaza.

Badan PBB untuk pengungsi Palestina, yang dikenal sebagai UNRWA, mempekerjakan ribuan staf, menyediakan bantuan dan layanan penting bagi jutaan orang di Timur Tengah. Di Gaza, UNRWA menjadi penyedia utama makanan, air, dan perlindungan bagi warga sipil selama perang Israel - Hamas.

Israel, yang tuduhannya diuraikan dalam dokumen yang diperoleh The Associated Press pada hari Senin (29/1/2024) lalu, sudah lama menyerang lembaga itu, menuduhnya mentolerir atau bahkan berkolaborasi dengan Hamas dan memperpanjang krisis pengungsi Palestina yang berusia 76 tahun.

Pemerintah Israel menuduh Hamas dan kelompok militan lainnya mengalihkan bantuan dan menggunakan fasilitas PBB untuk tujuan militer.

"UNRWA membantah tuduhan tersebut dan mengatakan sudah mengambil tindakan cepat terhadap staf yang dituduh ikut serta dalam serangan tersebut. Amerika Serikat dan donor utama lainnya yang bersama-sama menyumbangkan lebih dari separuh anggaran UNRWA pada tahun 2022 tetap menghentikan pendanaan mereka kepada lembaga itu," seperti laporan Associated Press, Senin (29/1).

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan 2 juta warga Palestina di Gaza atau 87% dari populasi, bergantung pada layanan UNRWA yang akan dikurangi mulai Februari jika uang tidak dipulihkan.

Baca Juga: Kepala UNRWA: Penghentian Dana Negara-Negara Donor adalah Hukuman Kolektif bagi Warga Gaza

UNRWA dan Alasan Badan PBB itu Didirikan

Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat didirikan untuk memberikan bantuan kepada sekitar 700.000 Palestina yang melarikan diri atau diusir dari apa yang sekarang menjadi Israel selama perang 1948 yang mengelilingi pembentukan negara itu.

Palestina mengatakan para pengungsi dan keturunannya, yang kini jumlahnya hampir 6 juta di seluruh Timur Tengah, punya hak untuk kembali ke rumah mereka.

Israel menolak karena jika hak kembali itu diterapkan sepenuhnya, itu akan menghasilkan mayoritas Palestina di dalam batas-batasnya, yang bertentangan dengan kepentingan nasional negara Yahudi zionis. Nasib para pengungsi dan keturunannya adalah salah satu masalah paling berliku dalam proses perdamaian, yang mandek tahun 2009.

UNRWA mengoperasikan sekolah, klinik kesehatan, proyek infrastruktur, dan program bantuan di kamp-kamp pengungsi yang sekarang menyerupai lingkungan perkotaan padat di Gaza, Tepi Barat yang diduduki Israel, Lebanon, Suriah, dan Yordania.

UNRWA menggaji 13.000 staf di Gaza saja, sebagian besar dari mereka adalah warga Palestina.

Di Gaza, di mana sekitar 85% dari 2,3 juta orang di wilayah itu melarikan diri dari rumah mereka, lebih dari 1 juta orang berlindung di sekolah UNRWA dan fasilitas lainnya.

Baca Juga: Sekjen PBB Minta Barat Tak Hentikan Pendanaan UNRWA, Organisasi Utama untuk Pengungsi Palestina

Pandangan Israel dan Sekutunya tentang UNRWA

Israel menuduh UNRWA memalingkan mata saat Hamas, yang memerintah Gaza sejak 2007, mengalihkan bantuan yang ditujukan untuk warga sipil dan bertempur dari dalam dan sekitar fasilitas PBB, beberapa di antaranya diserang selama perang.

Israel juga mengungkapkan terowongan Hamas yang berjalan di sebelah atau di bawah fasilitas UNRWA dan menuduh lembaga itu mengajarkan kebencian terhadap Israel di sekolahnya.

UNRWA membantah mereka dengan sengaja membantu Hamas atau kelompok militan lainnya dan mengatakan mereka memiliki mekanisme pengamanan internal, mengatakan secara teliti menyelidiki setiap tuduhan pelanggaran, meminta pertanggungjawaban staf, dan memberikan daftar seluruh stafnya kepada Israel dan negara-negara tuan rumah.

Dokumen Israel memaparkan tuduhan terhadap dua belas staf PBB yang katanya berpartisipasi dalam serangan Hamas. Dokumen tersebut mengatakan tujuh di antaranya menyerbu ke Israel, termasuk dua yang berpartisipasi dalam penculikan.

Dokumen tersebut mengatakan bahwa menurut intelijen, sekitar 190 staf UNRWA adalah anggota kelompok militan, tanpa memberikan bukti.

Dalam serangan yang mengejutkan, pejuang Hamas dari Gaza menyerbu pertahanan perbatasan Israel yang luas. Militan lain bergabung dalam penyerangan berikutnya atas komunitas-komunitas terdekat, yang diklaim Israel menewaskan 1.200 orang, sebagian besar warga sipil.

Sekitar 250 orang lainnya, termasuk anak-anak, ditangkap dan dibawa ke Gaza.

Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan sembilan dari staf UNRWA yang dituduh langsung dipecat. Dia mengatakan semua akan dipertanggungjawabkan, termasuk melalui penuntutan pidana. Dokumen Israel mengatakan dua dari staf yang dituduh tewas, dan PBB sebelumnya mengatakan satu masih perlu diidentifikasi.

Bukti yang mendukung tuduhan tersebut belum dipublikasikan dan AP tidak dapat segera memverifikasi identitas orang-orang yang disebut dalam dokumen tersebut.

UNRWA mengutuk serangan 7 Oktober 2023 dan meminta semua sandera dibebaskan. Sebelum tuduhan terbaru, komisioner jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, mengumumkan tinjauan eksternal untuk menentukan tuduhan-tuduhan sebelumnya oleh Israel dan pendukungnya yang "benar atau tidak benar," dan mana yang "bermotivasi politik."

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan lembaga itu harus ditutup. Tetapi pemerintahnya terus membiarkan UNRWA beroperasi di Tepi Barat dan Gaza, di mana lembaga itu menyediakan layanan dasar yang mungkin seharusnya menjadi tanggung jawab Israel, yang menduduki Tepi Barat dan memberlakukan blokade bersama Mesir di Gaza.

Tidak ada entitas lain yang dapat dengan cepat menggantikan jika UNRWA berhenti beroperasi.

Baca Juga: UNRWA Pecat Staf dan Selidiki Keterlibatan atas Serangan ke Israel, AS Langsung Bekukan Pendanaan