Dunia Ramai-Ramai Kecam AS usai Veto Resolusi Gencatan Senjata Kemanusiaan Gaza di DK PBB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Berbagai reaksi keras ditunjukkan pemimpin dunia, kelompok hak asasi internasional dan pejabat PBB usai Amerika Serikat (AS) menjatuhkan veto terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan mendeklarasikan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza.

Dengan veto dari AS, resolusi tersebut tidak diadopsi sehingga mengindikasikan kegagalan dunia untuk menghentikan serangan bom dan pembunuhan terhadap warga sipil Gaza oleh tentara Israel.

Sejak pecah pada 7 Oktober lalu, perang Israel-Palestina telah menewaskan lebih dari 17.400 warga sipil di Gaza dan 1.200 orang di Israel juga tewas.

Langkah veto AS itu menuai banyak kritik dari berbagai pemimpin dan kelompok hak asasi di dunia.

Berikut selengkapnya sejumlah kritik dari dunia kepada AS terkait veto resolusi gencatan senjata di Gaza dari Dewan Keamanan PBB, dilansir dari Al Jazeera.

Palestina

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan veto AS membuat negara adidaya tersebut ikut “terlibat” dalam kejahatan perang di Gaza.

“Presiden telah menggambarkan sikap AS sebagai tindakan yang agresif dan tidak bermoral, sebuah pelanggaran terang-terangan terhadap semua prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan, dan menganggap AS bertanggung jawab atas pertumpahan darah anak-anak, perempuan, dan orang lanjut usia Palestina di Jalur Gaza,” kata Abbas.

Amnesty International

Agnes Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty International, mengatakan di X bahwa veto AS “menunjukkan ketidakpedulian yang tidak berperasaan terhadap penderitaan warga sipil dalam menghadapi jumlah korban jiwa yang sangat besar”. 

Pernyataan itu juga mengatakan bahwa Washington “dengan berani menggunakan dan mempersenjatai hak vetonya untuk memperkuat Dewan Keamanan PBB, yang semakin melemahkan kredibilitas dan kemampuannya untuk memenuhi mandatnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional”.

Baca Juga: AS Veto Resolusi Gencatan Senjata Kemanusiaan Dewan Keamanan, Upaya Pasal 99 Sekjen PBB Gagal

Human Rights Watch

Kelompok hak asasi manusia internasional mengeluarkan pernyataan yang juga menyebut AS terlibat dalam kejahatan perang usai melakukan veto Dewan Keamanan PBB

“Dengan terus memberikan senjata [dan] perlindungan diplomatik kepada Israel ketika mereka melakukan kekejaman, termasuk menghukum secara kolektif penduduk sipil Palestina di Gaza, AS berisiko terlibat dalam kejahatan perang.”

Mantan Direktur Eksekutif HRW, Kenneth Roth, mengatakan, “Pemerintah AS memveto seruan Dewan Keamanan PBB untuk gencatan senjata di Gaza. AS memuji hak Israel untuk mempertahankan diri dari Hamas, tetapi apakah Biden benar-benar berpikir bahwa memukul warga sipil Palestina di Gaza akan mencapai tujuan tersebut? Atau membangun Hamas berikutnya?”

Uni Emirat Arab

Wakil Duta Besar UEA untuk PBB Mohamed Abushahab mempertanyakan kegagalan DK PBB dalam menghentikan krisis kemanusiaan di Gaza.

“Apa pesan yang kami kirimkan kepada warga Palestina jika kami tidak dapat bersatu mendukung seruan untuk menghentikan pengeboman tanpa henti di Gaza? Sebenarnya, pesan apa yang kami sampaikan kepada warga sipil di seluruh dunia yang mungkin mengalami situasi serupa?”

Iran

Menteri Luar Negeri Hossein Amirabdollahian memperingatkan ancaman “ledakan tak terkendali” terhadap situasi di Timur Tengah, setelah AS memveto DK PBB.

“Selama AS mendukung kejahatan rezim Zionis (Israel) dan kelanjutan perang, ada kemungkinan terjadinya ledakan yang tidak terkendali dalam situasi di kawasan ini,” kata Amirabdollahian kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui panggilan telepon.

China

Perwakilan Tetap PBB, Zhang Jun, mengatakan kepada DK PBB bahwa, “Membiarkan berlanjutnya pertempuran sambil mengaku peduli terhadap kehidupan dan keselamatan orang-orang di Gaza adalah tindakan yang kontradiktif."

"Membiarkan berlanjutnya pertempuran sambil menganjurkan pencegahan dampak lanjutan dari konflik adalah tindakan yang menipu diri sendiri."

"Membiarkan berlanjutnya pertempuran sambil menyebutkan perlindungan perempuan dan anak-anak serta hak asasi manusia adalah sebuah tindakan munafik. Semua ini sekali lagi menunjukkan kepada kita apa itu standar ganda.”

Baca Juga: Dewan Keamanan Bersidang Bahas Desakan Sekjen PBB untuk Gencatan Senjata di Gaza, AS Langsung Tolak

Rusia

Duta Besar untuk PBB, Dmitry Polyanskiy, mengatakan, “Rekan-rekan kami dari AS benar-benar di depan mata kami telah menjatuhkan hukuman mati kepada ribuan, bahkan puluhan ribu warga sipil di Palestina dan Israel.”

Prancis

Duta Besar untuk PBB, Nicolas de Riviere, mengatakan di DK PBB, “Sayangnya, sekali lagi dewan ini gagal karena kurangnya persatuan, dan dengan menolak melakukan negosiasi, krisis di Gaza semakin buruk dan dewan tidak menyelesaikan mandatnya berdasarkan piagam.”

Turki

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mempertanyakan apakah keadilan dapat dicapai setelah seruan gencatan senjata ditolak.

“Pemerintahan Israel, yang mendapat dukungan tak tergoyahkan dari negara-negara Barat, melakukan kekejaman dan pembantaian yang mematikan di Gaza yang akan membuat semua umat manusia murka. Dunia yang adil mungkin terjadi, tetapi tidak dengan AS, karena AS memihak Israel,” kata Erdogan saat berbicara di Acara Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. 

“Mereformasi Dewan Keamanan PBB adalah suatu keharusan,” tambahnya.

Oman

Menteri Luar Negeri Oman Sayyid Badr Albusaidi mengatakan dalam sebuah unggahan di X, “Penggunaan veto di Dewan Keamanan merupakan penghinaan yang memalukan terhadap norma-norma kemanusiaan. Saya sangat menyesal bahwa AS harus mengorbankan nyawa warga sipil yang tidak bersalah demi Zionisme.”

Malaysia

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan “keberatan kerasnya” terhadap AS yang memveto resolusi tersebut. 

“Aneh dan di luar kewarasan manusia ketika ada pihak yang mendukung dan bungkam terkait pembantaian anak-anak dan perempuan tak berdosa serta warga sipil,” tulisnya di X. 

Baca Juga: PBB Setujui 5 Resolusi Dukung Penuh Palestina yang Ditentang Israel dan AS, Ini Peran Indonesia

 

 

Penulis : Rizky L Pratama Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Al Jazeera