Biden Bertemu Jokowi di Gedung Putih, Indonesia dan AS Sepakati Kerja Sama Pertahanan

WASHINGTON DC, KOMPAS.TV - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perjanjian kerja sama pertahanan baru setelah bertemu di Gedung Putih, Washington DC, AS, Selasa (14/11/2023) WIB.

Media Barat melaporkan, bagi AS, perjanjian pertahanan dan perdagangan dengan Indonesia adalah bagian dari upaya Washington untuk menahan pesatnya pengaruh China di seluruh Indo-Pasifik.

Perjanjian yang dicapai setelah pertemuan di Gedung Putih itu adalah bagian dari kesepakatan yang lebih luas di mana kedua negara bekerja sama dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan program kontra-terorisme.

"AS dan Indonesia, dipandu oleh prinsip demokrasi bersama mereka, berkomitmen untuk bekerja sama dalam menjaga hukum internasional, memperkuat kapasitas pemeliharaan perdamaian, dan meningkatkan kapabilitas keamanan dan pertahanan bersama mereka," bunyi pernyataan bersama kedua pemimpin usai pertemuan yang diterjemahkan dari bahasa Inggris.

Kedua pemimpin mengumumkan niat mereka meningkatkan kemitraan pertahanan kedua negara melalui Perjanjian Kerja Sama Pertahanan baru.

"Keduanya menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama praktis untuk mengatasi tantangan keamanan, termasuk melalui penyelenggaraan rutin Dialog Keamanan Indonesia-AS dan Dialog Pertahanan Bilateral AS-Indonesia, serta keterlibatan dengan pemangku kepentingan non-militer."

Kedua pemimpin sepakat menentang terorisme dan ekstremisme serta kekerasan dalam segala bentuknya, berkomitmen untuk bekerja sama dalam mencegah dan menanggulangi terorisme, termasuk pendanaannya, sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional.

Pengumuman ini dilakukan saat KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di San Francisco sedang berlangsung.

Baca Juga: Jumpa Biden, Jokowi Tegaskan Harus Ada Gencatan Senjata di Gaza, Desak AS Berbuat Lebih

Kedua negara juga akan mengadakan dua pertemuan rutin antara pejabat pertahanan senior yang akan melibatkan pemangku kepentingan non-militer, demikian disampaikan Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Time/Kemlu RI