Murka, Irak Tuntut Swedia Ekstradisi Imigran Irak yang Bakar Al-Quran untuk Diadili Hukum Irak
Kompas dunia | 30 Juni 2023, 05:30 WIBBAGHDAD, KOMPAS.TV - Pemerintah Irak menuntut pemerintah Swedia ekstradisi imigran pelaku pembakaran Al-Quran.
"Individu yang melecehkan Al-Quran adalah warga Irak, kami menuntut otoritas Swedia menyerahkannya kepada pemerintah Irak untuk diadili sesuai dengan hukum Irak," tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri Irak Ahmed Al-Sahha seperti laporan kantor berita resmi Irak, INA, Kamis (29/6/2023)
Pihak kepolisian Swedia mengizinkan aksi protes yang melibatkan pembakaran Al-Quran di depan masjid utama di Stockholm pada tanggal 28 Juni, dalam rangka perayaan Iduladha. Pelaku adalah seorang pria bernama Salwan Momika.
Perdana Menteri Ulf Jalmars Kristersson menyatakan keputusan polisi tersebut "legal, namun tidak pantas".
Menurut laporan media seperti dikutip TASS, Kamis (29/6) sekitar 200 orang menyaksikan aksi tersebut, beberapa di antaranya berseru "Allahu Akbar", dan salah seorang dari mereka ditangkap oleh polisi setelah mencoba melempar batu ke arah pelaku aksi.
Pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Irak memanggil duta besar Swedia untuk menyampaikan nota protes terkait pembakaran Al-Quran, dan menuntut pihak kerajaan Swedia mengambil tindakan untuk menghentikan penghinaan terus-menerus terhadap kitab suci dan perasaan umat Muslim di negara ini yang dilakukan dengan dalih kebebasan berekspresi.
Puluhan orang menggelar aksi protes di depan Kedutaan Besar Swedia di Baghdad pada hari Kamis sebagai bentuk protes terhadap pembakaran Al-Quran, dan beberapa dari mereka berhasil memanjat pagar tinggi yang mengelilingi misi diplomatik dan masuk ke dalam wilayahnya.
Indonesia dan Turki mengecam keras aksi provokatif pembakaran Al-Qur'an di depan Masjid Raya Sodermalm, Stockholm, Swedia, saat Hari Raya Iduladha.
Baca Juga: Al Quran Kembali Dibakar di Swedia, Indonesia dan Turki Kecam Keras, Itu Bukan Kebebasan Berekspresi
“Tindakan ini sangat mencederai perasaan umat Muslim dan tidak bisa dibenarkan,” kata Kementerian Luar Negeri RI melalui Twitter, Kamis (29/6).
Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Gading-Persada
Sumber : Iraq News Agency / TASS