> >

Staf Perempuan PBB Dilarang Bekerja di Afghanistan, Taliban Ingkari Janji?

Kompas dunia | 5 April 2023, 21:52 WIB
Arsip. Kaum perempuan Afghanistan menggelar unjuk rasa untuk memprotes larangan pendidikan tinggi bagi perempuan yang dikeluarkan Taliban, di Kabul, Afghanistan, Kamis, 22 Desember 2022. Staf perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilaporkan mulai dilarang bekerja oleh otoritas Taliban mulai pekan ini. Kabar pelarangan tersebut disampaikan oleh pejabat PBB pada Selasa (3/4/2023). (Sumber: AP Photo)

KABUL, KOMPAS.TV - Staf perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilaporkan mulai dilarang bekerja oleh otoritas Taliban mulai pekan ini. Kabar pelarangan tersebut disampaikan oleh pejabat PBB pada Selasa (3/4/2023).

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric mengaku pihaknya menyampaikan "kekhawatiran serius" setelah staf badan internasional itu dilarang bekerja di Provinsi Nangarhar, timur Afghanistan. Ia menyebut, pejabat-pejabat PBB diberitahu bahwa larangan itu diberlakukan untuk seluruh negeri.

"Kami akan menempuh segala cara yang tersedia untuk memastikan kami bisa mencapai masyarakat paling rentan, khususnya wanita dan anak-anak perempuan," kata Dujarric dikutip Associated Press.

Baca Juga: Taliban Tutup Stasiun Radio Afghanistan yang Dituding Putar Musik di Bulan Ramadan

Hingga berita ini diturunkan, juru bicara Taliban belum menjawab permintan konfirmasi. Taliban pun urung merilis pernyataan resmi sebagai organisasi terkait kebijakan ini.

Ketika menguasai Afghanistan pada Agustus 2021 lalu, Taliban berjanji akan menggelar pemerintahan yang lebih moderat dan inklusif. Namun, Taliban terus menetapkan kebijakan keras di Afghanistan belakangan ini.

Taliban melarang perempuan bersekolah di atas kelas 6 SD. Perempuan juga tidak dibolehkan bekerja, belajar, atau bepergian tanpa mahram laki-laki.

Perempuan diwajibkan untuk menutup tubuh dari kepala hingga ujung kaki. Pemerintah Taliban pun melarang perempuan bekerja di organisasi non-pemerintah, mengganggu penyaluran bantuan di Afghanistan.

Sebelumnya, perempuan yang bekerja untuk PBB tidak dimasukkan ke kebijakan pelarangan NGO. Namun, larangan semacam itu kemudian berdampak ke PBB.

Menurut Dujarric, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut pelarangan seperti demikian "tidak bisa diterima dan tak terbayangkan."

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Associated Press


TERBARU