> >

Puluhan Ribu Orang Ikut Demonstrasi Tolak Reformasi Hukum Israel, Termasuk Eks Perdana Menteri

Kompas dunia | 5 Februari 2023, 10:28 WIB
Puluhan ribu warga Israel berkumpul di Tel Aviv berfemonstrasi menolak reformasi hukum negara itu, Sabtu (4/2/2023). (Sumber: AP Photo/Maya Alleruzzo)

TEL AVIV, KOMPAS.TV - Puluhan ribu orang berkumpul di Ibu Kota Israel, Tel Aviv untuk berdemonstrasi menolak reformasi hukum yang digaungkan pemerintah baru Israel.

Demonstrasi yang sudah memasuki pekan kelima ini menentang reformasi hukum kontroversial yang akan dilakukan pemerintahan sayap kanan Benjamin Netanyahu.

Para demonstran membentangkan bendera di pusat kota Tel Aviv, Kaplan Street, Sabtu (4/2/2023).

Dikutip dari The Guardian, mereka juga membentangkan tanda yang melabeli pemerintahan baru Israel sebagai ancaman untuk perdamaian dunia.

Baca Juga: AS Akhirnya Tembak Balon Mata-Mata China, Jatuh di Laut

Demonstrasi menjadi jadwal mingguan setiap Minggu malam setelah Netanyahu kembali menjadi PM Israel.

Pemerintahan Netanyahu saat ini pun dilabeli sebagai pemerintahan paling sayap kanan sepanjang sejarah Israel.

Media lokal mengungkapkan protes digelar di 20 kota di seluruh negeri.

Bahkan pada demonstrasi di Haifa, mantan PM Israel Yair Lapid juga ikut serta.

“Kami akan menyelamatkan negara ini karena tak berminat hidup di negara yang tidak demokratis,” kata Lapid pada sebuah postingan video di media sosial.

Baca Juga: Eks PM Israel Ungkap Putin Buat Janji Mengejutkan: Ia Tak akan Bunuh Zelenskyy

Netanyahu kembali berkuasa setelah kembali digelarnya pemilu pada November, lalu, sebagai kepala koalisi partai-partai Yahudi ultra-kanan dan ultra-Ortodoks.

Reformasi hukum yang ingin dilakukannya akan memungkinkan parlemen Israel membatalkan keputusan Mahkamah Agung (MA), dengan mayoritas sederhana dari 61 anggota dari 120 kursi parlemen.

 

Reformasi hukum yang diajukan juga mengubah sistem bagaimana hakim akan ditunjuk, yang membuat politikus memiliki lebih banyak kontrol.

Pemerintah juga mengumumkan niatnya untuk mengejar kebijakan perluasan pemukim illegal di Tepi Barat, serta reformasi sosial yang mengkhawatirkan komunitas LGBTQ+

Penulis : Haryo Jati Editor : Gading-Persada

Sumber : The Guardian


TERBARU