> >

Pertarungan Politik Malaysia Buntu, Raja Minta Pembentukan Pemerintah Persatuan

Kompas dunia | 22 November 2022, 20:36 WIB
Selasa (22/12/2022), Raja Malaysia meminta pembentukan pemerintah persatuan lintas koalisi, kata pemimpin Pakatan Harapan PH Anwar Ibrahim setelah audiensi dengan Raja di istana yang juga dihadiri oleh pemimpin Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin. (Sumber: Straits Times)

“Kami telah mengambil keputusan. Serahkan pada Sekjen BN untuk membuat pernyataan. Tidak ada deklarasi yang ditandatangani. Kami tidak memihak (dengan siapa pun),” kata anggota parlemen Jelebu UMNO Jalaluddin Alias kepada wartawan setelah pertemuan BN pada Selasa.

Ditemui oleh wartawan yang berkumpul di luar istana setelah pukul 14:00 pada Selasa, Raja meminta semua pihak untuk menghormati keputusan pemilih.

“Rakyat diminta bersabar, menerima keputusan rakyat, wakil rakyat terpilih, dan saya sendiri. Kita harus rasional, kita harus maju. Biarkan saya membuat keputusan,” katanya kepada media.

Ketua Parlemen Azhar Harun terlihat tiba di istana negara pada pukul 13.30, lapor media setempat.

Beberapa anggota parlemen BN bersikeras mereka tidak akan bekerja dengan Anwar, Presiden Parti Keadilan Rakyat atau Partai Aksi Demokratik, yang memiliki jumlah anggota parlemen terbanyak dalam koalisi 82 kursi Pakatan Harapan.

Baca Juga: Pembentukan Koalisi Malaysia Masih Sengit, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Rundingkan Koalisi

Selasa (22/12/2022), Raja Malaysia meminta pembentukan pemerintah persatuan lintas koalisi, kata pemimpin Pakatan Harapan PH Anwar Ibrahim hari Selasa setelah audiensi dengan Raja di istana yang juga dihadiri oleh pemimpin Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin. (Sumber: Newswav/Wikipedia)

The Straits Times melaporkan bahwa ada momentum yang berkembang di dalam UMNO sejak Senin untuk tetap menjadi oposisi, tetapi menawarkan dukungannya kepada mantan perdana menteri Muhyiddin, dalam pengaturan yang mirip dengan perjanjian kepercayaan dan pasokan  atau confidence-and-supply agrement. Namun, ada juga pembicaraan bahwa kesepakatan yang sama bisa ditawarkan kepada Anwar.

Confidence-and-supply agrement adalah kesepakatan bahwa kubu politik di parlemen akan memberi dukungan atau minimal abstain dalam proses pembuatan kebijakan di parlemen, walau tidak tergabung dengan kubu yang memerintah.

Kesepakatan serupa dicapai ketika Wakil Presiden UMNO Ismail menjadi perdana menteri tahun lalu. PH setuju untuk tidak menentangnya dalam pemungutan suara parlemen yang menentukan kepercayaan, seperti anggaran pemerintah, sementara pemerintah meluncurkan reformasi dan kebijakan yang diajukan oleh koalisi oposisi.

“BN siap menjadi oposisi yang bertanggung jawab untuk memberikan check and balance kepada pemerintah baru,” kata Wakil Presiden UMNO Mohamad Hasan, Senin malam.

“Namun, jika bantuan kami diperlukan selama masa transisi pascapemilu ini, kami siap untuk berkontribusi dalam diskusi yang terbuka dan tulus.”

Ini terjadi setelah perdebatan sengit di dalam BN, karena banyak pemimpin puncak yang terkejut bahkan marah atas kehadiran tokoh PH dalam pertemuan mereka pada hari Senin.

Baca Juga: Pembentukan Koalisi Malaysia Sengit, Barisan Nasional Klaim Belum Diajak Bicara Perikatan Nasional

Selasa (22/12/2022), Raja Malaysia meminta pembentukan pemerintah persatuan lintas koalisi, kata pemimpin Pakatan Harapan PH Anwar Ibrahim hari Selasa setelah audiensi dengan Raja di istana yang juga dihadiri oleh pemimpin Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin.(Sumber: CNA)

Meskipun Presiden UMNO Zahid Hamidi berada di garis depan dalam dorongan untuk mendukung PH, mayoritas anggota parlemen BN akan dibutuhkan agar mantan Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim mencapai mayoritas sederhana.

Ini terjadi setelah Parti Warisan Sabah berjanji pada Selasa sore bahwa tiga anggota parlemennya akan mendukung kombinasi PH-BN, mengurangi kebutuhan BN untuk mendukung Anwar dan blok.

Di sisi lain, dengan dukungan berbagai partai di Malaysia Timur, Muhyiddin telah melampaui angka 100 kursi parlemen dan membutuhkan kurang dari setengah anggota parlemen Barisan Nasional untuk mendapatkan mayoritas sederhana.

Koalisi yang dipimpin oleh Parti Pribumi Bersatu Malaysia memenangkan 79 kursi, terdiri dari 73 kursi di bawah Perikatan Nasional dan 6 kursi oleh Gabungan Rakyat Sabah (GRS), sementara Gabungan Parti Sarawak (GPS) menyumbang 23 lebih.

Pada Selasa, GPS mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa sementara itu telah mengusulkan pemerintahan mayoritas dibentuk oleh PN, BN, GPS dan GRS, keputusan penunjukan perdana menteri diserahkan kepada kebijaksanaan Raja.

Ditekankan bahwa kepentingan negara dan pemerintahan yang kuat dan stabil harus didahulukan daripada kepentingan partai sendiri.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV/Straits Times


TERBARU