> >

Malaysia Punya Pemerintahan Baru Dipimpin Perikatan Nasional, Pakatan Harapan Jadi Oposisi

Kompas dunia | 20 November 2022, 20:50 WIB
Pemimpin Perikatan Nasional Muhyiddin Yasin. Malaysia punya pemerintahan baru menyusul terbentuknya koalisi hasil pemilu di Malaysia, Minggu (20/11/2022). Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Gabungan Rakyat Sabah dan Gabungan Parti Sarawak, berkoalisi membentuk pemerintahan baru Malaysia berkekuatan 131 dari 222 kursi parlemen. (Sumber: AP Photo )

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV - Malaysia punya pemerintahan baru menyusul terbentuknya koalisi hasil pemilihan umum (pemilu), Minggu (20/11/2022). Perikatan Nasional (PN), Barisan Nasional (BN), Gabungan Rakyat Sabah (GRS) dan Gabungan Parti Sarawak (GPS), berkoalisi membentuk pemerintahan baru berkekuatan 131 dari 222 kursi parlemen.

Menurut perkembangan terbaru, Presiden GPS Abang Johari Tun Openg mengatakan partainya setuju untuk mendukung Ketua PN Muhyiddin Yassin menjadi calon perdana menteri koalisi.

Perkembangan ini terjadi beberapa jam setelah Raja Malaysia memutuskan semua pihak harus mendeklarasikan aliansi mereka masing-masing untuk membentuk pemerintahan dan nama anggota parlemen yang dapat memimpin mayoritas parlemen pada pukul 14.00 pada Senin (21/11/2022) besok.

Pengumuman itu juga datang ketika kursi parlemen hasil pemilu tidak menghasilkan mayoritas mutlak, di mana kubu Pakatan Harapan (PH) dan PN muncul dengan blok kursi terbesar. Namun jumlah kursi mereka tidak cukup untuk membentuk pemerintahan mayoritas sederhana.

GPS, BN, PI dan GRS secara kolektif memiliki 131 kursi, lebih dari jumlah minimal 112 yang dibutuhkan untuk membentuk mayoritas sederhana di parlemen dengan 222 kursi.

Abang Johari mengatakan keputusan GPS dibuat untuk kepentingan stabilitas politik dan kesejahteraan rakyat, tetapi tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh partai.

Baca Juga: Pemilu Malaysia Bakal Bikin Perlemen Menggantung, Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin Bersaing Ketat

Malaysia punya pemerintahan baru menyusul terbentuknya koalisi hasil pemilu di Malaysia, Minggu (20/11/2022). Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Gabungan Rakyat Sabah dan Gabungan Parti Sarawak, berkoalisi membentuk pemerintahan baru Malaysia berkekuatan 131 dari 222 kursi parlemen. (Sumber: Newswav/Wikipedia)

Ini termasuk menegakkan Konstitusi Federal dan kedaulatan Sarawak sesuai Perjanjian Malaysia 1963, yang mencakup penegakan kebebasan beragama di Sarawak, otonomi dalam masalah pendidikan dan kesehatan, dan masalah lain terkait kepentingan kawasan.

“Agar kesejahteraan rakyat dan perekonomian negara tetap terjaga, pemerintahan yang stabil dan kuat harus segera dibentuk,” kata Abang Johari.

Adapun Muhyiddin yakin mendapat dukungan dari anggota parlemen untuk menjadi perdana menteri Malaysia berikutnya.

Ia mengatakan telah bertemu dengan para pimpinan GPS dan GRS yang memberikan dukungan dan kepercayaan kepada dirinya untuk menjadi calon PM yang ditunjuk.

“Beberapa anggota DPR juga sudah memberikan komitmen yang sama,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu malam.

Pernyataan GPS dan Muhyiddin tersebut meragukan klaim pemimpin PH Anwar Ibrahim bahwa kubu mereka punya kursi parlemen yang cukup untuk membentuk pemerintahan.

Minggu dini hari, Anwar mengeklaim koalisi Pakatan Harapan yang ia pimpin punya mayoritas sederhana lebih dari 112 kursi parlemen.

 

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV/Straits Times


TERBARU