Menlu RI Sebut Masalah Myanmar Hanya Bisa Diselesaikan Rakyatnya Sendiri: Tugas ASEAN Memfasilitasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Para menteri luar negeri negara-negara ASEAN menyampaikan keprihatinan dan kekecewaan karena belum ada kemajuan berarti dalam kesepakatan damai konsensus lima poin ASEAN di Myanmar, sementata kekerasan terus meningkat.

Seperti dilansir Straits Times, mereka mengadakan pertemuan khusus di Sekretariat Asean di Jakarta pada Kamis (27/10/2022) untuk membahas bagaimana mendorong proses perdamaian di Myanmar yang saat ini dikuasai militer, menjelang KTT ASEAN bulan depan.

“Pertemuan hari ini dilakukan dalam suasana yang sangat terbuka. Banyak isu sensitif dibahas. Sebagai keluarga, penting untuk melakukan diskusi terbuka untuk kebaikan semua,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam konferensi pers usai pertemuan.

“Pendekatan untuk menyembunyikan masalah ini seharusnya tidak lagi menjadi pilihan dalam mekanisme kerja ASEAN.”

Retno mengatakan keterlibatan ASEAN dengan rezim junta militer hanyalah bagian dari semua keterlibatan. Penting bagi rakyat Myanmar untuk berdialog di antara mereka sendiri, sementara ASEAN memfasilitasi, tegasnya.

Dialog menuju kesepakatan damai di antara semua pihak adalah satu poin dalam konsensus lima poin yang dikeluarkan pada April 2021 oleh sembilan pemimpin ASEAN dan kepala junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing.

Konsensus tersebut juga menyerukan penghentian segera kekerasan di Myanmar, penunjukan utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi mediasi, agar ASEAN memberikan bantuan kemanusiaan, dan kunjungan delegasi ASEAN ke Myanmar untuk “bertemu dengan semua pihak terkait.”

Baca Juga: Menlu Se-ASEAN Bertemu Bicara Khusus Tentang Myanmar

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia Sidharto Suryodipuro mengatakan, pada konferensi pers Kamis, bahwa Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar yang terdiri dari anggota parlemen terguling dan kelompok pro-demokrasi sekutu akan menjadi salah satu pemangku kepentingan.

“Indonesia tidak setuju harus ada izin dari junta,” tambahnya.

Menurut Pernyataan Ketua ASEAN yang dirilis Kamis, para menteri luar negeri menegaskan kembali pentingnya dan relevansi dari konsensus lima poin, dan menekankan perlunya untuk lebih memperkuat implementasinya melalui “tindakan konkret, praktis dan terikat waktu”.

Mereka juga sepakat pengambilan keputusan di ASEAN untuk mengatasi situasi di Myanmar harus didasarkan pada konsultasi dan konsensus.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV/Straits Times