> >

Ketua Amnesty International Ukraina Mundur Menyusul Laporan Pelanggaran Hukum Perang Tentara Ukraina

Krisis rusia ukraina | 6 Agustus 2022, 21:20 WIB
Amnesty International. Laporan Amnesty International bahwa pasukan Ukraina menempatkan diri di daerah berpenduduk sipil dalam pertempuran dengan Rusia membuat berang kalangan Ukraina. (Sumber: Sonora.id)

KIEV, KOMPAS.TV — Laporan Amnesty International yang mengeklaim pasukan Ukraina mengekspos warga sipil ke serangan Rusia dengan menempatkan diri di daerah berpenduduk, membuat berang berbagai pihak Ukraina.

Kepala cabang Amnesty International Ukraina mengundurkan diri, mengatakan Amnesty International mengabaikan penentangannya untuk menerbitkan laporan tersebut, seperti laporan Associated Press, Sabtu (6/8/2022).

Dalam sebuah pernyataan yang diunggah Jumat (5/8) malam di Facebook, ketua (sekarang mantan) Amnesty International Ukraina Oksana Pokalchuk menuduh mantan lembaganya mengabaikan realitas perang Ukraina dan kekhawatiran anggota staf lokal yang mendorong agar laporan itu dikerjakan ulang.

Laporan tersebut, yang dirilis Kamis (4/8), menuai kecaman dari pejabat tinggi Ukraina dan kritik dari diplomat Barat, yang menuduh penulis membuat klaim samar yang tampaknya menyamakan tindakan pertahanan militer Ukraina dengan taktik serangan Rusia.

"Sangat menyakitkan untuk diakui, tetapi saya dan pimpinan Amnesty International berpisah karena nilai-nilai," tulis Pokalchuk.

"Saya percaya setiap pekerjaan yang dilakukan untuk kebaikan masyarakat harus mempertimbangkan konteks lokal, dan memikirkan konsekuensinya."

Rusia berulang kali membenarkan serangan di wilayah sipil dengan menuduh personel Ukraina mengatur posisi menembak di lokasi yang ditargetkan namun berada di lokasi yang berpenduduk sipil.

Baca Juga: Kedubes Rusia Senang Amnesty International Tuduh Ukraina Lakukan Kejahatan Perang

Laporan Amnesty International bahwa pasukan Ukraina menempatkan diri di daerah berpenduduk sipil dalam pertempuran dengan Rusia, membuat berang kalangan Ukraina. (Sumber: Straits Times)

Pokalchuk mengatakan, kantornya meminta pimpinan Amnesty International memberi Kementerian Pertahanan Ukraina waktu yang cukup untuk menanggapi temuan laporan tersebut dan berpendapat bahwa kegagalan untuk melakukan hal itu akan meningkatkan misinformasi dan upaya propaganda Kremlin.

"Saya yakin survei kami harus dilakukan secara menyeluruh, mengingat orang-orang yang hidupnya sering bergantung langsung pada kata-kata dan tindakan organisasi internasional," katanya.

Dalam rilis berita yang menyertai publikasi laporan tersebut, Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard mengatakan, organisasi tersebut "mendokumentasikan pola pasukan Ukraina yang menempatkan warga sipil dalam risiko dan telah melanggar hukum perang ketika mereka beroperasi di daerah berpenduduk.

"Berada dalam posisi defensif tidak membebaskan militer Ukraina dari menghormati hukum humaniter internasional," katanya Kamis.

Media yang disponsori negara Rusia mengutip laporan tersebut untuk mendukung klaim Moskow bahwa Rusia melancarkan serangan hanya terhadap sasaran militer yang sah selama perang.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia mengutip pernyataan Amnesty International sebagai bukti bahwa Ukraina menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia.

Beberapa sarjana Barat hukum internasional dan militer berpaling ke media sosial untuk menolak klaim perisai manusia itu.

Mereka mengatakan, laporan itu berisi ungkapan yang buruk yang mengaburkan perbedaan hukum dan mengabaikan kondisi pertempuran di Ukraina.

Baca Juga: Waduh, Ukraina Dituduh Lakukan Kejahatan Perang, Amnesty International: Membahayakan Warga Sipil

Asap mengepul dari gedung apartemen di Kiev, Ukraina yang dihantam ledakan pada Minggu (26/6/2022) pagi waktu setempat. Laporan Amnesty International bahwa pasukan Ukraina menempatkan diri di daerah berpenduduk sipil dalam pertempuran dengan Rusia membuat berang kalangan Ukraina. (Sumber: Nariman El-Mofty/Associated Press)

Penyelidik kejahatan perang PBB Marc Garlasco, mencuit dalam kapasitas pribadi hari Jumat. Ia menuduh Amnesty International "melakukan kesalahan hukum" dan mengatakan Ukraina mengambil langkah-langkah untuk melindungi warga sipil, seperti membantu mereka pindah.

Pihak berwenang Ukraina di tingkat nasional dan regional berulang kali mendesak penduduk daerah garis depan untuk mengungsi, meskipun puluhan ribu orang yang meninggalkan rumah mereka sejak serangan Rusia telah kembali setelah kehabisan sumber daya atau merasa tidak diinginkan di tempat pengungsian.

Para pemimpin Ukraina, termasuk Presiden Volodymyr Zelenskyy dan menteri luar negeri dan pertahanan negara itu, mengecam keras laporan tersebut, yang menurut mereka gagal memberikan konteks tentang pengeboman Rusia terhadap daerah berpenduduk dan mendokumentasikan serangan terhadap warga sipil.

Callamard, sekretaris jenderal Amnesty, mengunggah twit pada hari Jumat yang membela pekerjaan organisasi dan membidik para pengkritiknya.

"Massa dan troll media sosial Ukraina dan Rusia: mereka semua hari ini menyerang penyelidikan Amnesty. Ini disebut propaganda perang, disinformasi, misinformasi. Ini tidak akan mengurangi ketidakberpihakan kami dan tidak akan mengubah fakta," tulisnya.

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengeluarkan tanggapan marah kepada Callamard di mana dia menuduh organisasinya memiliki "netralitas palsu" dan bermain di tangan Kremlin.

"Tampaknya, Sekretaris Jenderal Amnesty menyebut saya 'massa' dan 'troll', tetapi ini tidak akan menghentikan saya untuk mengatakan bahwa laporannya mendistorsi kenyataan, menarik kesetaraan moral yang salah antara agresor dan korban, dan meningkatkan upaya disinformasi Rusia. Ini adalah netralitas palsu, bukan kejujuran," tulis Kuleba di Twitter.

 

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV/Associated Press


TERBARU