Setelah 26 Tahun, Prabowo Subianto Kembali Bertemu Perdana Menteri Kamboja Hun Sen

Indonesia dan Kamboja sudah sejak lama memiliki hubungan kerja sama yang sangat erat, terutama di bidang pertahanan.

Baca Juga: PM Kamboja Hun Sen Tiba di Myanmar, Kedatangannya Diiringi Kritikan dan Demonstrasi

Menurut catatan organisasi Human Rights Watch, ada sejumlah kasus pembunuhan dan kekejaman yang tidak terpecahkan dalam kepemimpinan Hun Sen di Kamboja atas alasan politik sejak 1991.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi hak asasi manusia (HAM) domestik dan internasional, serta media juga beberapa kali mendokumentasikan keterlibatan pejabat senior pemerintahan Kamboja dan aparat militer, polisi, maupun intelijen negara itu dalam pelanggaran HAM sejak Perjanjian Paris 1991.

“Alih-alih menghukum para pejabat yang bertanggungjawab atas pembunuhan dan pelanggaran kejam lain, Perdana Menteri Hun Sen mempromosikan dan memberi penghargaan pada mereka,” kata Brad Adams, direktur Asia pada Human Rights Watch, Selasa (13/11/2012).

Kasus pelanggaran HAM tersebut di antaranya, pembunuhan belasan politisi dan aktivis oposisi pada periode perdamaian PBB 1992-1993. Kemudian, pada tahun 1996, editor surat kabat oposisi Kamboja Thun Bun juga terbunuh di jalanan Phnom Penh.

Human Rights Watch menyebutkan, sebagian besar aparat yang terlibat dalam pelanggaran tersebut pada 2012 justru memangku posisi penting di pemerintahan Kamboja.
 

Penulis : Nadia Intan Fajarlie Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV, Kompas.com, Human Right Watch