PM Inggris Boris Johnson Hadapi Voting Mosi Partai Konservatif Malam Ini, Terancam Didepak

LONDON, KOMPAS.TV - Perdana Menteri (PM) Inggris Raya Boris Johnson bakal menghadapi voting mosi Partai Konservatif pada Senin (6/6/2022). Apabila anggota-anggota parlemen dari Konservatif menetapkan mosi tidak percaya, Johnson mesti lengser dari pos ketua partai sekaligus perdana menteri.

Apabila Johnson kalah, Partai Konservatif yang memimpin parlemen saat ini mesti mencari ketua sekaligus perdana menteri baru. Jika menang, jabatannya tidak akan ditentang mosi hingga setidaknya setahun mendatang.

Voting mosi ini menjadi momen titik rendah baru dalam karier politik Johnson yang merosot belakangan akibat skandal “Partygate”. Politikus 57 tahun itu dan stafnya ketahuan berulangkali mengadakan pesta miras selama masa pembatasan Covid-19 pada 2020 dan 2021, sesuatu yang ditetapkan pemerintahan Johnson sendiri.

Voting mosi tersebut sekaligus menunjukkan perpecahan di tubuh Konservatif, hanya tiga tahun setelah Johnson memimpin partai meraih pemilu terbesar beberapa dekade belakangan.

Baca Juga: PM Inggris Boris Johnson Klaim Rusia Gagal di Ukraina, Ini 2 Alasannya

Pejabat Partai Konservatif Graham Brady mengumumkan, bahwa ia telah menerima surat permintaan mosi dari sedikitnya 54 anggota parlemen Konservatif, cukup untuk memenuhi syarat sesuai aturan partai tersebut. 

“Ambang batas 15% (dari anggota parlemen asal Partai Konservatif) telah dipenuhi,” kata Brady dikutip Associated Press. Ia menyatakan bahwa voting mosi akan dilakukan pada Senin (6/6) malam waktu setempat.

“Hari ini adalah kesempatan untuk mengakhiri berbulan-bulan spekulasi dan membiarkan pemerintah menetapkan batasan lalu beranjak, mengurus prioritas-prioritas rakyat,” lanjutnya.

Sejumlah pengamat politik menduga Johnson akan memenangkan mosi dengan dukungan lebih dari 180 anggota parlemen Konservatif. Namun, dukungan atas kepemimpinannya juga diperkirakan akan melemah.

Perdana Menteri Inggris Raya terakhir yang memenangkan voting mosi adalah Theresa May pada 2018 silam. Meskipun demikian, dukungan terhadap May setelah mosi melemah hingga ia terpaksa mengundurkan diri dalam kurun beberapa bulan.

Johnson sendiri mengakui pesta-pesta yang diikutinya selama karantina setelah investigator Sue Gray merilis laporan pada akhir Mei lalu. Gray menyebut “para pemimpin senior” harus bertanggung jawab atas “kegagalan memimpin dan pengambilan keputusan.”

Baca Juga: Perayaan Platinum Jubilee, Aksi Pesawat Tempur AU Inggris Beri Penghormatan pada Ratu Elizabeth II

Boris Johnson juga didenda 50 paun atau sekitar Rp900 ribu karena mendatangi sebuah pesta, membuatnya menjadi perdana menteri pertama yang dihukum karena melanggar aturan ketika menjabat.

Johnson pun mengaku akan mengambil “tanggung jawab” penuh atas skandal “Partygate”. Namun, ia bersikeras menolak mundur.

Sang perdana menteri meminta rakyat Inggris Raya beranjak dari skandal ini dan berfokus pada pemulihan ekonomi dan membantu Ukraina menghadapi invasi Rusia.

Akan tetapi, sejumlah politikus Konservatif menilai bahwa skandal Johnson saat ini bisa berujung kekalahan mereka dalam pemilu Inggris Raya pada 2024 mendatang.

“Keputusan (mosi) hari ini akan berujung perubahan atau kekalahan. Saya akan memilih untuk perubahan,” kata Jeremy Hunt, seorang politikus Konservatif.

Di lain sisi, sejumlah kalangan di Partai Konservatif secara terbuka masih mendukung Boris Johnson untuk memimpin.

“Perdana Menteri punya 100% dukungan saya dalam voting hari ini. Saya benar-benar meminta para kolega untuk mendukungnya,” cuit Menteri Luar Negeri Inggris Raya Elizabeth Truss.

Baca Juga: Pemerintah Inggris Bakal Larang Perusahaan Judi Jadi Sponsor di Premier League

 

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Associated Press