Taliban Wajibkan Perempuan Afghanistan Pakai Burqa di Tempat Umum, Hanya Boleh Perlihatkan Mata
Kompas dunia | 7 Mei 2022, 20:05 WIBKABUL, KOMPAS.TV - Pemerintahan Taliban resmi mewajibkan perempuan Afghanistan mengenakan pakaian yang menutup ujung kepala hingga ujung kaki atau burqa atau burkak di tempat umum per Sabtu (7/5/2022).
Kebijakan ini seolah kembali ke era pemerintahan garis keras Taliban pada 1996-2001 silam.
Pada 2022, Taliban telah menetapkan sejumlah kebijakan yang membatasi ruang gerak perempuan. Taliban tadinya mengingkari janji memberikan pendidikan ke perempuan dengan melarang perempuan bersekolah setelah kelas 6 SD.
“Kami ingin para saudari kami hidup dengan kehormatan dan keamanan,” kata Khalid Hanafi, menteri interim Taliban di bidang dakwah dan pencegahan kejahatan sebagaimana dikutip Associated Press.
Baca Juga: Pemimpin Taliban Hibatullah Akhunzada Muncul saat Lebaran, Pidato Kebebasan tanpa Bicara Bom Meledak
Selain itu, kebijakan ini mengimbau perempuan yang tidak menjalankan tugas penting di luar agar tetap berdiam di dalam rumah. “Prinsip dan ideologi Islam lebih penting bagi kami dibanding apa pun,” lanjut Hanafi.
Kebijakan ini pun dikhawatirkan semakin menjauhkan Afghanistan dari donor internasional ketika negara itu sangat membutuhkannya.
“Bagi semua perempuan Afghan yang terhormat, mengenakan hijab perlu dan hijab terbaik adalah chadori (pakaian yang menutup ujung kepala hingga kaki) yang mana adalah bagian dari tradisi kita dan sesuatu yang terhormat,” tulis pernyataan Shir Muhammad, pejabat dari Kementerian Dakwah dan Pencegahan Kejahatan Taliban.
“Bagi perempuan yang tidak terlalu tua atau tidak terlalu muda harus menutupi wajahnya, kecuali mata,” sambungnya.Sejak menguasai Afghanistan pada Agustus 2021 lalu, terdapat perdebatan di kalangan Taliban antara faksi garis keras dan pragmatis. Faksi garis keras berupaya mengembalikan kebijakan ekstra ketat sebagaimana periode 1996-2001.
Perdebatan yang ada pun membuat kebijakan Taliban, terutama terkait isu hak perempuan, cenderung tak menentu. Segelintir provinsi diketahui masih menyelenggarakan pendidikan bagi perempuan kendati mayoritas telah melarangnya.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Vyara-Lestari
Sumber : Associated Press