Pemerintahan Kuwait Mengundurkan Diri usai Tekanan Parlemen, Krisis Politik Makin Runyam

Anggota parlemen beberapa bulan terakhir mengungkapkan frustrasi politik dan ketidakpercayaan mereka dengan menanyai berbagai menteri yang dianggap tidak populer, berakibat penundaan proyek-proyek besar.

Meskipun melonjaknya harga minyak di tengah perang Rusia di Ukraina baru-baru ini menciptakan rezeki nomplok bagi Kuwait, hal itu juga menjadi pengingat tentang ketergantungan negara tersebut pada pendapatan minyak dan kebutuhan untuk melakukan diversifikasi.

Bahkan jika Dana Moneter Internasional (IMF) sekarang mengharapkan Kuwait untuk menjalankan surplus anggaran setelah bertahun-tahun berada di zona merah dan melihat produk domestik brutonya meningkat sebesar 2,7 persen, Kuwait tetap terjebak secara politik.

Harga minyak yang rendah selama bertahun-tahun, ditambah dengan pandemi Covid-19, mendorong defisit anggaran negara itu menjadi 16,6 persen dari PDB tahun lalu.

Saat tekanan keuangan memburuk, pemerintah tidak dapat menarik dana kekayaan negara Kuwait atau menerbitkan utang karena anggota parlemen memblokir undang-undang utang publik.

Parlemen Kuwait adalah sesuatu yang langka di Teluk Arab yang otokratis, memiliki wewenang untuk mengesahkan dan memblokir undang-undang, menanyai menteri, dan mengajukan mosi tidak percaya terhadap pejabat senior.

Namun, otoritas terakhir ada di tangan emir yang berkuasa.

Stagnasi keuangan selama dua tahun terakhir menyebabkan kekecewaan mendalam terhadap sistem politik negara.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV/Associated Press