> >

Kunjungan Utusan Khusus ASEAN ke Myanmar Tidak Bawa Hasil Apapun

Kompas dunia | 23 Maret 2022, 21:58 WIB
Perjalanan pertama utusan khusus ASEAN Prak Sokhonn ke Myanmar berakhir tanpa hasil apapun, seperti dilaporkan Straits Times, Rabu, (23/3/2022). Menlu Kamboja yang juga Utusan Khusus ASEAN Prak Sokhonn menekankan, krisis Myanmar tidak mungkin diselesaikan saat Kamboja menjadi ketua ASEAN tahun ini. (Sumber: Bangkok Post)

Sementara rencana junta militer ditolak banyak politisi, Partai Rakyat terlibat intim dengan junta militer.

Media Myanmar mengatakan pertemuan Prak Sokhonn dengan mantan ibu negara dan anggota parlemen NLD Su Su Lwin dibatalkan pada menit terakhir.

Berita tentang pertemuan itu sebelumnya menimbulkan kekhawatiran junta akan menggunakannya sebagai senjata untuk menganiaya lawan politik.

NLD mengatakan 645 anggotanya ditahan sejak 14 Maret, termasuk 92 anggota parlemen serta penasihat negara Aung San Suu Kyi, yang kini menghadapi lebih dari selusin dakwaan, termasuk korupsi.

Baca Juga: Myanmar Dilarang Hadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang akan Segera Digelar.

PM Kamboja, Hun Sen, yang juga ketua ASEAN tahun ini, saat berkunjung ke Myanmar dan bertemu bos junta militer Min Aung Hlaing. Kamboja menyatakan akan menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mencapai konsensus 5 poin ASEAN urusan Myanmar. (Sumber: France24)

Menurut Prak Sokhonn, Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan dia akan mempertimbangkan permintaan untuk menemui Suu Kyi dan tahanan politik lainnya di masa depan.

Tetapi Wunna Maung Lwin juga mengatakan kepada utusan itu, jalan di depan "harus menjadi milik Myanmar dan proses yang dipimpin Myanmar", sebuah tanda niat para jenderal untuk mendikte laju perubahan.

Sementara ASEAN tidak mengundang panglima junta militer Myanmar ke pertemuan puncak ASEAN sambil menunggu perbaikan apa pun seperti pengurangan kekerasan di lapangan, publik Myanmar tetap sinis tentang apa yang dapat dicapai secara realistis oleh ASEAN.

Selama kunjungan Prak Sokhonn, terjadi unjuk rasa kecil, dengan tanda-tanda yang berbunyi: "ASEAN, berdiri untuk demokrasi, bukan (dengan) diktator".

Mengingat mandat utusan khusus untuk memfasilitasi dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan, para analis juga mempertanyakan keengganannya untuk terlibat dengan Pemerintah Persatuan Nasional NUG yang merupakan pemerintahan bayangan dari junta militer. 

Kementerian luar negeri NUG mengatakan telah mengirim korespondensi resmi kepada utusan tersebut pada 22 Februari dengan tawaran untuk bertemu, namun belum menerima jawaban, kata kementerian NUG itu itu kepada Straits Times.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV/Straits Times


TERBARU