PBB Resmi Jalin Hubungan Formal dengan Pemerintahan Afghanistan di Bawah Taliban

NEW YORK, KOMPAS.TV - Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk menjalin hubungan formal dengan Afghanistan yang dikuasai Taliban yang hingga saat ini belum mendapat pengakuan internasional secara luas.

Seperti dilaporkan Straits Times, Kamis (17/3/2022), Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi untuk menjalin hubungan formal dengan Afghanistan, namun tidak mencantumkan kata 'Taliban', serta memutuskan mandat baru selama satu tahun ke depan untuk misi politik PBB di Afghanistan, yang dipandang penting untuk perdamaian di Afghanistan.

Pemungutan suara untuk meresmikan hubungan PBB dan Afghanistan di Dewan Keamanan PBB mencatat 14 negara mendukung, dengan satu suara abstain yaitu Rusia.

Dewan Keamanan akan melakukan pemungutan suara pada hari Kamis waktu New York mengenai resolusi untuk memastikan kehadiran PBB di Kabul di masa depan.

Ada kekhawatiran bahwa Rusia akan memveto resolusi tersebut.

Baca Juga: Ketua UNHCR Sambangi Kabul: Di Tengah Perang Ukraina, Kami Tak Lupakan Afghanistan

Draf teks yang diajukan Norwegia membentuk kembali hubungan PBB dengan Kabul untuk mengakui kekuasaan Taliban usai perebutan kekuasaan tahun lalu.

Pemerintahan Taliban di Afghanistan hingga saat ini masih belum diakui masyarakat internasional dan belum menunjuk perwakilan baru untuk PBB.

Resolusi tersebut mencakup beberapa jalinan kerja sama, di bidang kemanusiaan, politik, dan hak asasi manusia, termasuk perempuan, anak-anak, dan jurnalis.

“Mandat baru untuk UNAMA (misi PBB untuk Afghanistan) ini sangat penting tidak hanya untuk menanggapi krisis kemanusiaan dan ekonomi yang sedang terjadi, tetapi juga untuk mencapai tujuan utama perdamaian dan stabilitas di Afghanistan,” kata Duta Besar Norwegia untuk PBB Mona Juul setelah pemungutan suara Dewan Keamanan PBB yang dikutip Straits Times.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Straits Times