Biden Sebut Putin Penjahat Perang? Ternyata Tidak Boleh asal Tuding Seperti Itu, Ini Alasannya

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Presiden AS Joe Biden hari Rabu menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai "penjahat perang". Namun, menyatakan seseorang sebagai penjahat perang tidak semudah itu, karena ada definisi, dan proses yang harus dijalani untuk menentukan seseorang adalah penjahat perang, dan bagaimana mereka harus dihukum.

Gedung Putih selama ini menghindari penerapan kata 'Penjahat Perang' atas Putin, dengan mengatakan hal tersebut perlu penyelidikan dan tekad internasional.

Setelah Biden menggunakan istilah itu, seperti laporan Associated Press, Kamis (17/3/2022), Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki berkilah presiden "berbicara dari hati" dan memperbarui pernyataan bahwa ada proses untuk membuat keputusan formal.

Namun, dalam penggunaan sehari-hari, frasa "Penjahat Perang" digunakan sebagai istilah umum untuk seseorang yang mengerikan.

“Jelas Putin adalah penjahat perang, tetapi presiden berbicara secara politis tentang ini,” kata David Crane, yang menangani kejahatan perang selama beberapa dekade dan menjabat sebagai kepala jaksa Pengadilan Khusus PBB untuk Sierra Leone, yang mengadili mantan Presiden Liberia Charles Taylor.

Penyelidikan internasional atas tindakan Putin sudah dimulai berdasarkan pengaduan Ukraina.

Baca Juga: Putin Dihina Biden sebagai Penjahat Perang, Rusia Mengamuk: Tak Bisa Dimaafkan

Amerika Serikat dan 44 negara lainnya bekerja sama untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran, berdasarkan resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang memerintahkan pembentukan komisi penyelidikan.

Selain itu, ada penyelidikan lain oleh Pengadilan Kriminal Internasional, sebuah badan independen yang berbasis di Den Haag, Belanda.

“Kita berada di awal dari sebuah permulaan,” kata Crane, yang sekarang mengepalai Jaringan Akuntabilitas Global, yang antara lain bekerja dengan pengadilan internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada hari invasi, kelompoknya membentuk satuan tugas yang mengumpulkan informasi kriminal untuk kejahatan perang. Dia juga sedang menyusun contoh dakwaan terhadap Putin dan memperkirakan dakwaan terhadap Putin bisa terjadi dalam setahun. Tetapi tidak ada batas waktu.

Berikut proses bagaimana seseorang bisa dilabeli seorang penjahat perang, seperti dilaporkan Associated Press, Kamis (17/3/2022).

Baca Juga: Joe Biden: Vladimir Putin Adalah Penjahat Perang

Kepada Siapa Label Penjahat Perang Boleh Disematkan?

Istilah ini berlaku untuk siapa saja yang melanggar seperangkat aturan yang diadopsi oleh para pemimpin dunia yang dikenal sebagai hukum konflik bersenjata. Aturan itu mengatur bagaimana negara berperilaku di saat perang.

Aturan-aturan itu telah dimodifikasi dan diperluas pada abad yang lalu, diambil dari Konvensi Jenewa setelah Perang Dunia II dan berbagai protokol ditambahkan kemudian.

Aturan tersebut ditujukan untuk melindungi orang-orang yang tidak ikut serta dalam pertempuran dan mereka yang tidak dapat lagi berperang, termasuk warga sipil seperti dokter dan perawat, tentara yang terluka, dan tawanan perang.

Perjanjian dan protokol mengatur siapa yang bisa menjadi sasaran dan dengan senjata apa. Senjata tertentu dilarang, termasuk bahan kimia atau biologi.

Kejahatan Khusus Apa yang Membuat Seseorang Menjadi Penjahat Perang?

"Pelanggaran berat" berbagai konvensi tentang perang yang merupakan kejahatan perang di antaranya adalah pembunuhan yang disengaja, perusakan yang luas serta perampasan hak milik yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer.

Menargetkan warga sipil dalam peperangan, menggunakan kekuatan militer secara tidak proporsional, menggunakan perisai manusia dan menyandera warga sipil dalam peperangan juga merupakan kejahatan perang.

Pengadilan Kriminal Internasional atau International Criminal Court juga melakukan penuntutan dan persidangan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dalam konteks "serangan yang meluas atau sistematis, yang ditujukan terhadap penduduk sipil manapun," termasuk pembunuhan, pemusnahan, pemindahan paksa, penyiksaan, pemerkosaan, dan perbudakan seksual.

Cara yang paling mungkin agar Putin bisa menjadi penjahat perang adalah menggunakan doktrin tanggung jawab komando. Jika seorang komandan mengetahui, atau berada dalam posisi mengetahui kejahatan dalam peperangan dan tidak melakukan apa pun untuk mencegahnya, apalagi bahkan memerintahkannya, maka dia dapat diminta pertanggungan jawab secara hukum. 

Baca Juga: Senat AS Siap Selidiki Dugaan Kejahatan Perang Vladimir Putin di Ukraina

Bagaimana Jalan Menuju Keadilan dalam Hal Tersebut?

Secara umum, ada empat jalur untuk menyelidiki dan menentukan kejahatan perang, meskipun masing-masing memiliki batasan. Salah satunya melalui Mahkamah Pidana Internasional.

Pilihan kedua adalah PBB menyerahkan pekerjaannya komisi penyelidikan PBB ke pengadilan kejahatan perang internasional campuran untuk menuntut Putin.

Yang ketiga adalah membentuk tribunal atau pengadilan untuk mengadili Putin oleh sekelompok negara yang berkepentingan, seperti NATO, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Pengadilan militer di Nuremberg setelah Perang Dunia II, oleh pemenang perang, yang mengadili para pemimpin Nazi adalah contohnya.

Terakhir, beberapa negara memiliki undang-undang sendiri untuk menuntut kejahatan perang.

Jerman, misalnya, sudah melakukan penyelidikan atas Putin. Amerika Serikat tidak memiliki undang-undang seperti itu, tetapi Departemen Kehakiman memiliki bagian khusus yang berfokus pada tindakan termasuk genosida internasional, penyiksaan, perekrutan tentara anak, dan mutilasi alat kelamin perempuan.

Bila Diadili, di Mana Putin akan Diadili?

Itu tidak jelas. Rusia tidak mengakui yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional dan tidak akan mengirim tersangka ke markas besar pengadilan di Den Haag, Belanda. Amerika Serikat juga sama-sama tidak mengakui otoritas pengadilan internasional itu.

Putin dapat diadili di negara yang dipilih oleh PBB atau oleh konsorsium negara-negara yang bersangkutan. Tapi membawanya ke sana tentu akan sulit.

Baca Juga: Zelensky Murka Rusia Serang Rumah Sakit Bersalin: Ini Kejahatan Perang, Apa Kalian Manusia?

Apakah di Masa Lalu Ada Seorang Presiden yang Disidangkan?

Ada. Mulai pengadilan pasca Perang Dunia II di Nuremberg, Jerman dan Tokyo, hingga pengadilan ad-hoc yang lebih baru, pemimpin negara pernah disidangkan atas tindakan mereka seperti di negara-negara Bosnia, Kamboja, dan Rwanda.

Bekas Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic pernah diadili pengadilan PBB di Den Haag karena memicu konflik berdarah saat Yugoslavia runtuh awal tahun 1990an. Milosevic meninggal dunia di selnya sebelum pengadilan bisa menjatuhkan putusan atasnya.

Sekutunya di Serbia-Bosnia, Radovan Karadzig dan Jenderal Serbia-Bosnia Ratko Mladic berhasil diadili dan saat ini keduanya sedang menjalani hukuman seumur hidup.

Bekas Presiden Liberia Charles Taylor dijatuhi hukuman 50 tahun karena dianggap terbukti mensponsori kekejaman di negara tetangga Sierra Leone.

Mantan diktator Chad, Hissene Habre, yang meninggal tahun lalu, adalah mantan kepala negara pertama yang dihukum karena kejahatan terhadap kemanusiaan oleh pengadilan Afrika. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup.

 

 

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Associated Press