Iran Sebut Senjata Nuklir Israel Bahayakan Timur Tengah
Kompas dunia | 30 November 2021, 20:44 WIBNEW YORK, KOMPAS.TV - Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Majid Takht-Ravanchi menyatakan, program nuklir sembunyi-sembunyi Israel “ancaman sebenarnya” terhadap kawasan Timur Tengah.
Ia mendesak Israel meratifikasi Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) demi mewujudkan kawasan Timur Tengah yang bebas senjata pemusnah massal.
Pernyataan Takht-Ravanchi itu disampaikan melalui sebuah pernyataan yang ditujukan pada sesi kedua Konferensi Pembentukan Zona Bebas Senjata Nuklir dan Senjata Pemusnah Massal Lainnya di Timur Tengah, Senin (29/11/2021).
Demi mewujudkan kawasan Timur Tengah yang bebas senjata nuklir, Israel, kata Takht-Ravanchi, mesti bergabung dengan seluruh instrumen internasional yang melarang senjata pemusnah massal dan mengikat secara hukum.
Baca Juga: Jenderal Iran Serukan Penghancuran Total Israel dan Zionisme
Terutama, ini (Israel) mesti ikut NPT tanpa syarat apapun dan menempatkan seluruh fasilitas dan aktivitas nuklirnya di bawah pengawasan komprehensif IAEA (Badan Energi Atom Internasional), katanya seperti dilansir Press TV, Selasa (30/11/2021).
Menurut Federasi Ilmuan Amerika (Federation of American Scientists/FAS), Israel memiliki 90 hulu ledak nuklir hingga pertengahan 2021.
Takht-Ravanchi juga melempar kritikan ke arah Amerika Serikat (AS) karena dinilai tidak bersedia terlibat dalam konferensi tersebut dan selalu mendukung Israel termasuk dalam program senjata nuklirnya yang berbahaya.
“Penolakan AS dan Israel untuk berpartisipasi dalam konferensi ini merupakan rintangan besar menuju kesuksesan. Praktis, peluang terbentuknya kesepakatan tentang zona bebas senjata pemusnah massal di Timur Tengah akan menjadi tidak berarti dan tidak efektif kecuali suatu entitas yang memiliki semua jenis senjata pemusnah massal, mematuhinya,” kata Takht-Ravanchi.
Baca Juga: Perundingan Nuklir Berlanjut, Iran Ogah Ketemu Delegasi AS
Penulis : Edy A. Putra Editor : Vyara-Lestari
Sumber : Press TV/Al Jazeera/Federation of American Scientists