Biden Perpanjang Larangan Investasi di Perusahaan China

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Amerika Serikat akan melanjutkan larangan investasi perusahaan AS di perusahaan-perusahaan China. Aturan itu sebelumnya sudah diterapkan oleh Donald Trump saat menjabat sebagai presiden AS.

Presiden AS Joe Biden menyatakan, larangan itu berlaku untuk perusahaan China yang terkait dengan militer Tiongkok.

“China semakin mengeksploitasi modal Amerika Serikat untuk sumber daya dan memungkinkan pengembangan dan modernisasi militer, intelijen, dan aparat keamanan lainnya, yang terus memungkinkan China untuk secara langsung mengancam Tanah Air Amerika Serikat dan pasukan Amerika Serikat di luar negeri,” kata Biden dalam suratnya kepada Ketua DPR Nancy Pelosi, dikutip dari Antara, Rabu (10/11/2021).

Awalnya, larangan itu dirancang untuk mencegah perusahaan-perusahaan investasi AS, dana pensiun, dan lainnya membeli saham perusahaan-perusahaan China yang didukung oleh militer China.

Baca Juga: Ternyata Ini Alasan Pemerintah China Suruh Warganya Timbun Makanan

Namun Biden memperluas cakupan perusahaan China, menjadi 59 perusahaan. Kini perusahaan  AS juga dilarang membeli atau menjual saham perusahaan China yang diperdagangkan secara publik, termasuk pembuat chip terkemuka China SMIC dan raksasa minyak CNOOC.

Daftar baru Biden itu menambahkan sekitar 10 perusahaan publik, tetapi menghapus beberapa nama top lainnya termasuk Commercial Aircraft Corp of China (COMAC), yang mempelopori upaya untuk bersaing dengan Boeing Co dan Airbus. Dan 2 perusahaan yaitu Gowin Semiconductor Corp dan Luokung Technology Corp.

Sejumlah pihak di Washington memuji perpanjanngan larangan tersebut oleh Biden. Namun mereka menilai harusnya Biden bisa menambahkan perusahaan baru ke dalam daftar yang terakhir direvisi Juni lalu

Baca Juga: Fitur "Boomerang" Instagram Disebut Hasil Jiplak, Mark Zuckerberg Digugat

"Sementara kita harus memuji perpanjangan 'darurat nasional'... sulit untuk memahami mengapa tidak satu pun perusahaan China telah ditambahkan ke daftar sanksi sedang pasar modal ini sejak penerbitan Perintah pada 3 Juni," ujar mantan Ketua Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Kongres AS-China Roger Robinson.

Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Antara