> >

Dianggap Memperbudak Perempuan, PM Sayap Kiri Spanyol Bersumpah Hapus Prostitusi

Kompas dunia | 17 Oktober 2021, 23:11 WIB
Perdana Menteri sayap kiri Spanyol Pedro Sanchez bersumpah hari Minggu (17/10/2021) untuk menghapus prostitusi di negara itu, dengan mengatakan prostitusi memperbudak perempuan. (Sumber: Straits Times/EPA-EFE)

MADRID, KOMPAS.TV - Perdana Menteri sayap kiri Spanyol Pedro Sanchez bersumpah untuk "menghapus" prostitusi di negara itu, dengan mengatakan prostitusi "memperbudak" perempuan.

Berbicara di akhir kongres tiga hari partai Sosialisnya, Sanchez menyoroti kebijakan yang diperkenalkan oleh pemerintahnya yang menurutnya telah membantu Spanyol "memajukan" undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yang lebih keras dan kenaikan upah minimum.

"Dari kongres ini muncul komitmen yang akan saya laksanakan. Kami akan maju dengan menghapus prostitusi, karena memperbudak perempuan," katanya dalam pertemuan di kota timur Valencia tanpa memberikan rincian lebih lanjut, Minggu (17/10/2021).

Sementara eksploitasi seksual dan mucikari adalah melanggar hukum di Spanyol, prostitusi tidak diatur dalam undang-undang.

Tidak ada hukuman bagi mereka yang menawarkan layanan seksual berbayar atas keinginan mereka sendiri selama tidak di ruang publik, dengan undang-undang yang berfokus pada memerangi perdagangan manusia.

Meskipun tidak diakui sebagai pekerjaan tetap, ada sejumlah besar rumah bordil di seluruh Spanyol, banyak yang beroperasi sebagai hotel atau tempat penginapan lainnya.

Baca Juga: Pria Ini Tewas karena Orgasme Ekstrim Saat Bercinta dengan Pekerja Seks

Ilustrasi perdagangan manusia atau human trafficking. Para pegiat di Spanyol berpendapat, ketidakpastian hukum seputar prostitusi memicu permintaan untuk perempuan yang diperdagangkan. (Sumber: Kate Oseen on Unsplash)

Satu dari tiga laki-laki di Spanyol pernah membayar untuk seks setidaknya sekali dalam hidup mereka, menurut survei tahun 2009 oleh Pusat Investigasi Sosial (CIS) milik negara itu.

Para pegiat di Spanyol berpendapat, ketidakpastian hukum seputar prostitusi memicu permintaan untuk perempuan yang diperdagangkan.

Sanchez menjabat pada Januari 2020 di pucuk pimpinan pemerintahan koalisi minoritas setelah Partai Sosialis-nya menempati urutan pertama perolehan suara pada dua pemilihan nasional pada 2019.

Partai tersebut menerbitkan manifesto yang berfokus pada perempuan menjelang pemilihan umum yang diadakan pada April 2019, yang mengusulkan pelarangan prostitusi dalam apa yang dipandang sebagai langkah untuk menarik pemilih perempuan.

Manifesto itu menyebut prostitusi sebagai salah satu aspek paling kejam dari feminisasi kemiskinan dan salah satu bentuk terburuk kekerasan terhadap perempuan.

 

 

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Straits Times


TERBARU