Utusan Khusus Inggris Datang ke Kabul Afghanistan dan Berbicara dengan Abdul Ghani Baradar

Pemerintah negara Barat memperingatkan, Taliban harus membentuk pemerintahan "inklusif" dan menghormati hak-hak perempuan jika ingin diakui secara resmi.

Taliban selama ini mendorong masyarakat internasional untuk terlibat dengan mereka dan membantu menstabilkan Afghanistan yang kini terancam kelaparan.

Taliban beberapa waktu terakhir sudah membuat beberapa tindakan untuk meraih penghormatan dunia internasional, walau pada saat yang sama bersikeras mepertahankan hak mereka untuk kembali ke pemerintahan berdasarkan interpretasi garis keras hukum Islam.

Pada hari Selasa, anak perempuan kembali ke beberapa sekolah menengah di provinsi Kunduz di Afghanistan Utara, kata pejabat dan guru Taliban, meskipun mereka tetap dilarang masuk ruang kelas di sebagian besar negara.

Sebuah video yang diunggah oleh juru bicara kelompok itu, Suhail Shaheen, menunjukkan belasan siswi berpakaian hitam, beberapa mengenakan jilbab putih dan lainnya dengan cadar hitam, duduk di kursi dan mengibarkan bendera Taliban.

Tetapi pejabat kementerian pendidikan Mohammad Abid mengatakan tidak ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat sementara, seraya mengatakan, "Sekolah menengah masih ditutup untuk anak perempuan."

Taliban, yang mengizinkan anak perempuan bersekolah di sekolah dasar, mengatakan anak perempuan akan kembali ke sekolah menengah setelah keamanan mereka dan pemisahan gender yang ketat di bawah hukum syariah dapat dipastikan.

Beberapa guru dan kepala sekolah di kota Kunduz, ibu kota provinsi, mengatakan kepada AFP seperti dilansir Straits Times bahwa gadis-gadis di sekolah menengah di beberapa distrik telah kembali ke kelas.

Dalam sebuah unjuk rasa yang terlihat diatur rapi, Taliban memanggil kaum perempuan untuk kembali bekerja, sebagai tanda bahwa kelompok Islamis mungkin mencoba untuk melunakkan citra publik mereka setelah 50 hari berkuasa.

Juru bicara kementerian dalam negeri Qari Sayed Khosti mengatakan, semua staf departemen paspor "termasuk staf perempuan" diminta ke kantor untuk kembali bekerja.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV/Straits Times via AFP