Gagal Kirim Vaksin Tepat Waktu, Uni Eropa Tuntut AstraZeneca Bayar Denda Jutaan Dolar
Kompas dunia | 27 Mei 2021, 00:50 WIBMenurut Jafferali, hal itu sungguh “mencolok” dengan pengiriman ekspor sekitar 50 juta dosis vaksin keluar Uni Eropa, sebagian besar ke Inggris dan Jepang, pada waktu yang sama.
Uni Eropa ingin agar pengadilan memerintahkan AstraZeneca mengirimkan 90 juta dosis lanjutan hingga akhir Juni – lebih banyak 20 juta dosis dari rencana semula hingga tanggal itu – agar dapat mencapai target sebanyak 120 juta dosis.
Uni Eropa juga meminta pengiriman 180 juta dosis hingga akhir September untuk memenuhi kontrak penuh sebanyak 300 juta dosis yang dipesan tahun lalu.
Baca Juga: Usai Distop Karena Kasus Pembekuan Darah, Sejumlah Negara Eropa Lanjutkan Vaksinasi Astrazeneca
Program vaksinasi Eropa terhadap 448 juta populasinya terhitung berjalan lambat, sebagian disebabkan karena ketidakpastian pasokan vaksin. Ini menghambat upaya pemulihan kembali ekonomi Eropa.
Terlepas dari pertikaian seputar pengiriman, vaksin AstraZeneca sendiri telah menuai kontroversi akibat kasus pembekuan darah yang diduga merupakan efek sampingnya.
Ini membuat sejumlah anggota Uni Eropa membatasi penggunaan vaksin AstraZeneca bagi kelompok usia tertentu.
Badan Obat-obatan Eropa (EMA) telah memperingatkan para dokter untuk memeriksa para pasien yang rentan terhadap pembekuan darah.
Menyiasati kelangkaan pasokan vaksin dari AstraZeneca, Uni Eropa berpaling pada Pfizer dan BioNTech untuk pengadaan 1,8 miliar dosis vaksin tambahan.
Sementara itu, pengacara AstraZeneca, Hakim Boularbah, berkilah bahwa perusahaan AstraZeneca telah menjelaskan pada Uni Eropa bahwa pembuatan vaksin baru penuh dengan ketidakpastian.
“Kontrak tersebut mencakup ketentuan bahwa perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas keterlambatan apapun,” papar Boularbah.
Baca Juga: Lagi, Kasus Pembekuan Darah, Jerman Stop Penggunaan Vaksin AstraZeneca
Pembuat vaksin AstraZeneca tidak menjual dosis vaksinnya untuk meraup keuntungan, namun prospek perselisihan hukum yang panjang dengan 27 pemerintahan tentu meningkatkan risiko biaya litigasi dan pembayaran kerusakan.
Dalam jangka waktu sebulan, Pengadilan Tingkat Pertama Brussels akan memutuskan permintaan Uni Eropa untuk menyediakan vaksin yang diminta.
Penulis : Vyara Lestari Editor : Fadhilah
Sumber : Kompas TV